FAJAR, BONE- Sisa dana hibah sebesar 60 persen dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk penyelenggaraan Pilkada hingga saat ini belum cair. Pencairan dana ini masih menunggu transfer dari Kementerian Keuangan. Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone, Andi Irsal, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima instruksi bahwa dana tersebut akan dicairkan melalui transfer khusus.
“Jadi, aturannya akan dibuat di Kementerian Keuangan, dan nanti akan ditransfer secara khusus, sehingga tidak lagi digabung dengan Dana Alokasi Umum (DAU),” jelasnya pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Masalah pencairan dana Pilkada ini muncul karena dana tersebut sebelumnya digabung dengan transfer lainnya, sehingga harus dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak, seperti gaji pegawai.
“Gaji pegawai juga termasuk operasionalnya,” tambah Irsal.
Meskipun demikian, pihaknya telah mengalokasikan dana keamanan Pilkada kepada Polri dan TNI secara bertahap, dengan alokasi masing-masing sebesar Rp4 miliar untuk Polri dan Rp700 juta untuk TNI.
Sementara itu, terkait pencairan ini, Pj Bupati Bone, Andi Winarno, menyatakan akan segera menyelesaikan masalah keuangan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa setelah kunjungannya ke Ibu Kota Negara (IKN), ia menerima instruksi untuk menyelesaikan masalah hibah ini mengingat kebutuhan mendesak untuk penyelenggaraan Pilkada.
“Presiden menginstruksikan agar biaya Pilkada diselesaikan kepada kepala daerah di IKN, artinya ini urgen dan prioritas,” jelas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bone ini.
Sebagai langkah awal, pihaknya mengadakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang diselenggarakan di ruang rapat BKAD Bone, Jl Jend Ahmad Yani, Kamis, 15 Agustus.
Komisioner KPU Bone, Kordiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Abdul Asis, berharap dana ini bisa segera cair. Terlebih lagi, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan KPU dalam mensukseskan Pilkada mendatang.
“Kami juga sedang menjalankan beberapa kegiatan, jadi harapannya dana ini cepat cair, karena tinggal tiga kabupaten lagi dari 24 kabupaten di Sulsel, kasihan juga Bone kalau begini terus,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi, baik melalui surat maupun lisan, agar dana ini segera cair.
Diketahui bahwa anggaran ini juga direncanakan untuk digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), diharapkan pencairan dana ini tidak tertunda agar gaji para penyelenggara tidak terganggu. (an/*)
