“Sudah mepet waktunya di akhir tahun 2023 sehingga tidak bisa kami belanjakan 100 persen dan kami kembalikan ke kas daerah,” jelasnya.
Terkait angka prevalensi tengkes yang meningkat, dia membenarkan data tersebut. Namun, dalam penanganan tengkes, pihaknya juga memiliki data tersendiri melalui Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM).
Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan petugas kesehatan puskesmas, angka tengkes diperoleh menyentuh 6,4 persen pada pengukuran Februari 2024. Kemudian dilakukan pengukuran kembali pada Juni, meningkat menjadi 6,8 persen.
“Ada dua sumber data prevalensi stunting, makanya waktu pertemuan dengan Kementerian Kesehatan RI, mereka pusing mau pakai data yang mana untuk melakukan intervensi,” kuncinya. (sir/zuk)
