SINJAI, FAJAR — Dinas Kesehatan Sinjai mengelola anggaran senilai Rp1,7 miliar. Dana itu untuk penanganan tengkes (stunting) 2023.
Sayang, anggaran jumbo tersebut berbanding terbalik dengan penurunan angka tengkes yang tersebar di sembilan kecamatan.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan 2023, prevalensi tengkes di Sinjai menyentuh posisi 33,5 persen. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 4,1 persen dari 2022 yang berada di posisi 29,4 persen.
Berdasarkan data itu, intervensi tengkes yang dilakukan diskes dinilai tidak efektif. Programnya tidak tepat sasaran. Apalagi, jumlah anggaran yang dikelola sangat besar, sedangkan hasil yang dicapai menurun alias tengkes meningkat.
“Kami mempertanyakan penggunaan anggaran besar itu, namun tidak memberikan efek terhadap prevalensi stunting di Sinjai. Ini harus diusut oleh aparat penegak hukum,” tegas aktivis Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sudirman, Senin, 5 Agustus.
Anggaran Rp1,7 miliar digunakan untuk membiayai pengadaan vitamin dan susu balita senilai Rp1,05 miliar dan pengadaan vitamin dan susu ibu hamil Rp631 juta.
Lalu, pengadaan bahan kegawatdaruratan ambulans perairan Rp442.750 dan belanja modal alat kedokteran umum alat kegawatdaruratan ambulans perairan senilai Rp63,8 juta.
Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Emmy Kartahara Malik mengatakan dari Rp1,7 miliar anggaran yang diterima melalui Dana Insentif Fiskal (DIF), pihaknya hanya mampu merealiasasikan sekitar Rp1,6 miliar. Alasan keterbatasan waktu penggunaan anggaran menjadi kendala.
