TAWARAN izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 menjadi suka cita Muhammadiyah, meski mendapat penentangan meluas.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyadari ada pro dan kontra. Tawaran dari pemerintah tersebut, sebelumnya tidak serta merta diterima oleh Muhammadiyah.
“Tawaran pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan yang kalau kita simak baik di media sosial, di ruang publik, itu terus selalu ada pro kontra khusus tentang tambang,” kata Haedar Nashir dilansir Jawa Pos (grup FAJAR).
Haedar menyatakan Muhammadiyah menyikapi itu dengan penuh pertimbangan. Sehingga, tidak langsung menerima dan juga ditolak.
“Tentu ini punya political will yang baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima, tapi juga tidak serta merta langsung menolak. Karena kami selalu punya prinsip menerima, menolak, dan melakukan langkah apa pun dalam pergerakan Muhammadiyah,” ucap Haedar.
Keputusan itu ditempuh Muhammadiyah setelah melakukan kajian mendalam. Haedar memahami masalah lingkungan menyangkut nasib masyarakat setempat juga menyangkut pengelolaan tambang ilegal maupun legal turut menjadi pembahasan.
Bahkan, saat Muhammadiyah menggelar konsolidasi nasional, terdapat segelintir kelompok masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi. Haedar memastikan Muhammadiyah menyikapi setiap masukan yang diterima dari masyarakat secara moderat.
“Bahkan ada juga sebagian kecil kelompok yang kemarin demo gitu, ya, kami terbiasa dengan baik situasi seperti itu, demo maupun kritik sekeras apa pun, kami sikapi, kami hadapi secara moderat. Begitu juga ada pandangan-pandangan yang pro pandangan-pandangan yang konstruktif dengan berbagai argumen,” tegas Haedar.
