Oleh : Muliyadi Hamid
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan perlunya birokrasi yang berdampak sebagai bagian dari program reformasi birokrasi di hadapan pejabat daerah dan ASN di Kantor Gubernur Sulsel pekan lalu. Dia menyampaikan pentingnya skala prioritas bagi setiap daerah untuk menyusun dan melaksanakan program-program yang dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Masalah dan kondisi ketersediaan sumber dayanya berbeda. Maka dibutuhkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang berbeda pula. Bahkan, setiap daerah memiliki ‘local wisdom’ yang menjadi kekayaan yang bisa mengatasi masalahnya sendiri.
Budaya birokrasi yang cenderung formalistik dengan prosedur administrasi yang bersifat rutin dan monoton perlu ditransformasikan menjadi birokrasi yang berdampak. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi. Menurutnya kerja-kerja birokrasi harus benar-benar nyata memberikan dampak terhadap masyarakat. Lalu bagaimana kerja birokrasi yang berdampak tersebut?
Birokrasi yang berdampak misalnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan. Hal ini akan meminimalkan waktu dan biaya untuk memulai bisnis. Menekan biaya investasi sehingga menekan ekonomi biaya tinggi. Pada gilirannya akan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Jika iklim investasi mendukung akan mendorong optimalisasi produktivitas, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
