Tampaknya, persoalan semakin berat, karena ditengarai kebijakan fiskal pemerintah, tidak pro mengatatasi masalah yang dihadapi. Sebab banyak target kebijakan lebih ditujukan untuk kepentingan politik praktis membiayai proyek mercusuar yang boros angaran dan belum dibutuhkan masyarakat. Masalahnya, sumber pembiayaannya dari utang, baik dalam negeri dan terutama utang luar negeri yang semakin kurang terkontrol.
Pihak kristis menggap bahwa jika ditelisik, tampaknya rasio kewajiban atau utang negara terhadap PDRB yang disampaikan pemerintah 38% dari PDRB mungkin benar jika menggunakan definsis biasa. Tapi jika memperhitungkan kewajiban pemerintah lainnya, maka ditemukan nilai rasio 45%, kemudian dengan memperhitungkan beban program pensiun, maka rasionya mencapai 60,58%, bahkan bisa mencapai 93,37% jika memperhitungkan kewajiban BUMN. Sehingga rasio utang negara terhadap PDB secara rata-rata telah melebihi yang disyaratkan UU APBN, 60%.
Di lain pihak, kemampuan menyerap potensi penerimaan negara semakin terbatas, sesuai indikator kemampuan fiskal pemerintah, Tax Ratio yang cendrung semakin rendah dari waktu ke waktu dibawah 10%. Sehingga berarti bahwa semakin lama, defisit anggaran APBN akan terus semakin besar dan memberatkan kedepannya.
Persoalannya, berbagai masalah tersebut prinsipnya sedang dan akan terus meningkat tren masalahnya. Sehingga jika tidak diantisipasi dan dimitigasi, maka dapat memicu timbulnya krisis ekonomi dan keuangan yang bisa berlanjut menjadi krisis sosial, politik, dan keamanan. Suatu keadaan berat yang tentu tidak diharapkan. Sehingga diperlukan pendekatan atau kebijakan yang ekstra ordiner dari para otoritas strategis kebijakan secara terencana dan bertanggungjawab.
