FAJAR, MAKASSAR – Bakal Calon Wali Kota Makassar Ahmad Susanto membeberkan gagasannya mengenai kesejahteraan guru agama.
Hal itu disampaikan dalam dialog yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), di Student Center GMKI Makassar, Jalan Gunung Bawakaraeng, Sabtu, 20 Juli, malam.
Kata dia, kesejahteraan guru agama tidak boleh dilihat dari besaran upah saja. Tetapi harus melibatkan banyak indikator yang lain, termasuk upaya pengelolaannya.
”Soal gaji itu teknis. Jadi untuk mengukur kesejahteraan guru-guru agama, kita tidak boleh melihat dari gaji saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh,” ujarnya.
Lebih lanjut Ketua KONI Kota Makassar itu menegaskan, dalam upaya pengelolaannya, jika dia diamanahkan menjadi wali kota, maka harus ada badan tersendiri yang mengelola. Badan iruharus yang berkaitan langsung dengan keagamaan terkait.
”Kalau dia di luar kurikulum sekolah, maka perlu ada badan tersendiri yang mengelola. Pemerintah kota berkewajiban menyediakan anggaran kemudian berikan dana hibah, biarkan lembaga itu yang mengelola sesuai pos anggaran yang telah dihitung sesuai standar kebutuhan,” lanjutnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Pemerintah Kota Makassar ke depan harus benar-benar mampu memberikan payung hukum terhadap inklusifitas masyarakat. Sebab, Makassar bukan hanya milik golongan tertentu saja.
”Memang penting untuk melahirkan kebijakan yang inklusif untuk semua pihak. Itu perlu kita lakukan lewat kolaborasi, bergerak bersama, agar Makassar benar-benar adil untuk semua golongan,” tegasnya.
