Oleh: Hasrullah
Usai Pemilu 2024, satu hajatan pesta demokrasi akan kembali digelar yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024. Bursa calon yang berpeluang maju untuk memperebutkan kursi wali kota pun semakin ramai. Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar tidak luput dari perebutan kursi wali kota dan wakil wali kota 2024.
Takaran demokrasi suatu daerah dapat ditentukan oleh partisipasi peranan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik. Penentuan arah kebijakan publik dapat dilakukan melalui mekanisme partisipasi politik. Salah satunya dengan melakukan pemilihan wali kota secara langsung. Pada 27 November 2024, masyarakat dapat memilih secara langsung calon pemimpinnya yang menurut mereka dapat meningkatkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia serta menciptakan daerah yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkepribadian.
Banyaknya foto dan baliho bakal calon Wali Kota Makassar yang tersebar di beberapa jalan utama dan tempat yang strategis di kota Makassar membuat para warga sudah harus memberikan pandangan yang “abu-abu” figur mana yang nantinya akan menjadi pilihannya nanti.
Herbert McClosky mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (voluntary) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung (direct) atau tidak langsung (indirect), dalam proses pembentukan kebijakan umum. Batasan pemikiran Closky berada pada ranah tentang proses pemilihan penguasa oleh warga Masyarakat. Pemilih pemula yang pada dasarnya merupakan golongan pemilih yang baru pertama kali mendapatkan kesempatan memilih dalam pemilihan secara langsung, memang memiliki potensi yang sangatlah besar pada setiap penyelenggaraan pemilihan.
Pemilih muda di Makassar cukup banyak dalam skala nasional. Oleh karena itu, para bakal calon wali kota perlu merangkul pemilih milenial ini. Apalagi, mereka hidup berdampingan dengan teknologi, sehingga lebih cenderung menggunakan media sosial sebagai referensi dalam menentukan pilihan, daripada pendekatan rasional yang melihat program kerja yang ditawarkan dan kinerja pemerintahan sebelumnya.
Pemuda di Makassar sering kali dicap oleh daerah lain sebagai pemuda yang kritis. Namun, kritis ini jangan hanya sebatas demonstrasi menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan, tetapi juga harus berperan aktif dalam melahirkan pemimpin cerdas yang mampu memberikan solusi perbaikan tata kelola. Caranya adalah dengan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Meskipun demikian, pilihan mereka sebagai pemuda yang kritis harus tetap ditampung dalam wadah yang rasional. Oleh karena itu, pemimpin kota Makassar selanjutnya harus memiliki metode yang tepat untuk merangkul pemuda-pemudi di Makassar.
Inilah kesempatan bagi Gen Z menentukan pemimpin yang diharapkan membawa perbaikan. Jika salah memilih pemimpin, bukan hanya lima tahun penyesalan itu, bisa jadi 25 tahun ke depan Anda menyesali. Jangan sampai golput dan gunakan kesempatan sebaik-baiknya memilih pemimpin yang memiliki kualitas mumpuni, cerdas, dan berakhlak. Suara Anda sangat menentukan hadirnya pemimpin yang cerdas dan berakhlak dikarenakan sebagian besar masyarakat di kota Makassar yang kenal dengan istilah “siri na pacce” mengharapkan karakter pemimpin yang terpilih nantinya memiliki integritas tinggi, patuh, malu (jika salah) dan bertanggung jawab. (*)
