PADA dasarnya jika perbankan ingin berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka KUR yang didistribusikan tidak boleh memberatkan.
Dalam konteks ini, sistem bunga dan cicilan harus berpihak kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Ini agar mereka bisa fokus mengembangkan usahanya.
Dengan begitu, masyarakat tidak lagi berpikir beban bunga dan cicilan yang harus didahulukan dibanding keuntungan usaha.
”Kalau bank mau berkontribusi signifikan, kasih saja modal usaha,” saran pakar keuangan Sutardjo Tui.
“Tidak usah lagi ada beban bunga, cicilan setiap bulan, karena itu akan membuat masyarakat tidak maju. (Dengan beban itu) mereka hanya berpikir mengembalikan pinjaman dan bunganya, bukan mengembangkan usaha,” kata dia.
Padahal, bank merupakan lembaga paling berpengaruh dalam menentukan naik-turunnya perekonomian. Bank juga dianggap sudah punya keuntungan besar lewat berbagai skema yang mereka terapkan.
Sehingga, sudah selayaknya perbankan ambil bagian dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat lewat bantuan modal. Sebab, perbankan tidak akan mati hanya dengan menghilangkan bunga pinjaman.
”Bank kan banyak sumber untungnya. Potongan bulanan, biaya admin, biaya transaksi ini dan itu, kan tidak mati kalau bunga kredit yang dihapuskan. Kecuali kreditnya hanya untuk barang mewah, itu boleh saja, tetapi kalau untuk usaha kecil kan bantuan modal akan lebih bagus,” tuturnya.
Perlu diketahui, realisasi distribusi KUR di Sulsel pada 2023 lalu totalnya mencapai Rp15,33 triliun dengan 298.896 debitur. Lonjakan terjadi pada September Rp1,37 triliun, Oktober Rp1,67 triliun, November Rp1,81 triliun, dan Desember Rp1,91 triliun. (wid/zuk)
