MAKASSAR, FAJAR — Anggaran yang terbatas membuat pemerintah melibatkan sektor swasta dalam mengejar target Pembangunan berkelanjutan tahun 2030 di Sulsel. Salah satunya, melalui pemanfaatan dana CSR dari perusahaan.
Hal tersebut dibahas dalam Temu Forum CSR ke-24, yang dilaksanakan Bappelitbangda Provinsi Sulsel, di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Jumat, 12 Juli 2024.
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Bappelitbangda Sulsel, Dr Andy ini dihadiri sejumlah perusahaan besar dan BUMN di Sulsel, seperti PT Vale, PT PLN (Persero), Antam (Tbk), Semen Tonasa, dan lainnya.
Dalam sambutannya, Dr Andy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Ia menyoroti berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. “Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam upaya ini,” ujarnya.
Sementara, Tenaga Ahli KLHK sekaligus Ketua DPD CWOES ICMI, Prof Winarni Monoarfa, yang turut hadir dalam acara ini menjelaskan, tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai tahun 2030, meliputi empat pilar, yakni lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan tata kelola.
Provinsi Sulsel sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia dengan jumlah penduduk 9 juta tapi dari sisi anggaran Rp10 triliun, tentu sangat kecil, sehingga tidak bisa diintervensi semua.
“Karena itu, peran perusahaan ini melalui CSR, ada yang ke sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Karena itu, melalui Bappelitbangda, mengundang seluruh perusahaan yang ada sehingga bisa kita lihat CSR-nya,” kata Prof Winarni, di sela acara tersebut.
