FAJAR, JAKARTA — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2025 untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun. Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100 persen selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji selaku pimpinan Rapat Kerja mendukung penuh alokasi PMN untuk mendukung upaya PLN dalam memberikan akses listrik untuk masyarakat di daerah terpencil.
“Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji, Kamis, 11 Juli 2024.
Menteri BUMN Erick Thohir berharap lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujar Erick Thohir di Gedung DPR RI Jakarta.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN bersama dengan Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, tak terkecuali daerah 3T.
”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.
