FAJAR, JAKARTA–Pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut Pemerintah akan melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 diragukan Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI itu tidak yakin dengan kebenaran pernyataan itu karena sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan dijalankan pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025.
Bagi Mulyanto, ucapan Luhut sekadar pemanasan isu dan tidak serius. Dan, politisi Fraksi PKS itu minta Luhut jangan asal bicara kebijakan yang bukan wewenangnya.
Menurut dia, jika Luhut asal bicara, itu akan membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari keadaan yang sulit ini.
“Wacana ini kan sudah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepatsasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi, di mana orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
BBM bersubsidi ini lanjut Mulyanto ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Namun, pada kenyataannya, Pemerintah mengambil sikap pembiaran.
“Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya,” tegasnya.
Mulyanto menyoroti ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi yang masih terjadi, di mana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM ini, ternyata di lapangan diketahui masih menggunakan BBM ini.
