“Sebenarnya sudah pernah rakor pimpinan wilayah di seluruh Indonesia. Nah, di situ kan sudah diserahkan,” katanya. Mengenai pembentukan bank baru, domainnya ada di pengurus pusat.
Menurutnya, Muhammadiyah merupakan organisasi struktural yang punya aturan main jelas. Sehingga, ada pembagian kewenangan di setiap jajaran. Itu sebabnya, pimpinan wilayah hanya akan ikut keputusan pengurus pusat saja.
“Kami ini kan organisasi struktural, jadi pimpinan wilayah juga tidak akan bisa komentar atau menjabarkan masalah itu. Posisi kami ikut saja dengan apa yang menjadi keputusan DPP,” tutupnya. (wid/zuk)
