Pither Ponda Barani menambahkan bahwa dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, peran media sangat penting dalam menyebarluaskan informasi dan menjaga kontrol sosial. Menurutnya, media harus memahami kewajiban penyelenggara Pemilu.
“Kita harus memberikan perhatian khusus, mengajak seluruh stakeholder, termasuk Bawaslu dan KPU, untuk bersama-sama menyelenggarakan Pilkada dengan baik,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak mencederai Pilkada dengan keberpihakan terhadap satu kandidat, karena demokrasi harus dijalankan dengan integritas untuk Indonesia.
Diskusi dilanjutkan dengan membahas isu-isu utama, termasuk penanganan pelanggaran Pemilu, politik uang, dan peningkatan partisipasi pemilih. Selain itu, strategi menghadapi tantangan seperti intimidasi pemilih dan penyebaran informasi palsu juga dibahas.
Kolaborasi antara aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Toraja Utara, memastikan proses Pilkada berjalan dengan aman, adil, dan demokratis. (ams)
