FAJAR, MAKASSAR- Sistem kandidasi pencalonan pada pilkada maupun pileg perlu untuk dibenahi dengan ketentuan yang lebih pro terhadap keberadaan figur perempuan potensial di seluruh Indonesia.
Kurniawati Hastuti Dewi dari BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) menyampaikan bahwa perlu untuk dilakukan perbaikan mekanisme kandidasi dalam proses penetapan calon di pilkada.
“Barangkali perlu diperbaiki dalam proses penjaringan, penyaringan dan penetapan. Nah mungkin ada baiknya misalnya partai politik itu membuat sebuah ketentuan yang lebih pro perempuan gitu. Misalnya kayak di AD/ART-nya atau aturan partai politik internal itu kayak ya memang membuat endorsement bagi perempuan potensial untuk maju sebagai kader calon kepala daerah gitu,” bebernya.
Hal itu menurutnya juga akan menguntungkan pihak parpolnya apabila figur potensial yang didorong memang sudah memenuhi kriteria dan ditentukan dalam proses penjaringan yang terverifikasi dengan baik di partainya.
“Karena kan nanti kalau dia menang ya yang untung juga parpolnya gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, barangkali adalah memperkuat dari sisi perempuannya itu. Jadi kalau misalnya perempuan itu potensial secara basis sosial jadi dia sudah kelihatan memang punya kapital sosial yang sangat kuat. Penduduk lokal situ di Dapil situ tahulah memang misalnya menyebut nama X. Oh memang dia sudah menguasai daerah situ misalnya,” ungkapnya.
Kurniawati menyebut dengan memperhatikan hal tersebut maka akan menjadi daya tarik dari partai politiknya untuk bisa mengusung figur perempuan tersebut. Termasuk dengan partai politik mempersiapkan kader perempuan potensialnya lewat pendidikan politik atau sekolah kader sehingga figur perempuan yang didorong memang memenuhi kapasitas dan mampu mendongkrak elektabilitasnya.
