Selain meminta Menkominfo mundur, Arif mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat pemulihan. Cyberity juga mendesak adanya pengusutan skandal perusahaan LockBit dan dugaan keterlibatan afiliasinya di Indonesia.
”Pemerintah juga harus melakukan antisipasi dan mitigasi bencana kebocoran data sesuai undang-undang,” imbuh Arif.
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) telah membuat petisi khusus terkait desakan tersebut. Hingga 21.00 Wita, Minggu, 30 Juni, 15.721 orang sudah menandatangani petisi yang dibuat sejak 26 Juni 2024 itu.
Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum menegaskan, petisi tersebut murni berdasar persoalan kinerja. Khususnya dalam menangani sistem data nasional. Tak ada sangkut paut dengan politik.
”Ini murni ya, kita tahu semuanya karena memang kinerja yang berdampak langsung ke publik. Politik-politik nomor sekian. Karena kembali lagi ini untuk kepentingan publik,” jelasnya.
”Jadi ini simbolis. Kita menarget soal siapa yang sekarang bertanggung jawab paling besar soal PDN ini. Dan kita lihat memang Kementerian Kominfo ya,” cetus Nenden.
Karena itu, dia menilai Menkominfo Budi Arie seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawabannya.
Sementara itu, Budi Arie memastikan pemerintah akan membereskan segala masalah yang muncul buntut peretasan PDN ini. Dia turut menegaskan tidak ada kebocoran data yang timbul dari peristiwa peretasan PDN.
“Pokoknya intinya bahwa semoga tidak ada kebocoran data, isu kebocoran data tuh belum sampai. Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya,” imbuhnya. (jpg/zuk)
