JAKARTA, FAJAR – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi belu, mundur. Meski desakan mundur menguat, dia belum bersikap.
Desakan mundur itu dinilai sangat logis seiring menguatnya indikasi kelalaian pemerintah dalam melindungi data warga negara. Keteledoran Kemkominfo menyebabkan terjadinya krisis keamanan data dalam negeri.
Cyberity bahkan melihat adanya indikasi tumpang-tindih kewenangan dalam penyelenggaraan Pusat Data Nasional (PDN). Hal itu sangat tampak ketika pihak-pihak terkait justru saling melempar tanggung jawab ketika ditanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan PDN.
”Ada indikasi birokrasi yang berantakan dalam pembangunan PDN,” ujar Ketua Cyberity Arif Kurniawan dilansir Jawa Pos (grup FAJAR), kemarin.
Cyberity juga menyoroti nihilnya petunjuk teknis bagi pengguna layanan PDN yang kena dampak dari serangan ransomware LockBit. Bahkan, penyelenggara PDN belum sepenuhnya menyiapkan skenario back-up data.
”Yang terjadi sebaliknya, Menkominfo justru menyebut keamanan data tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan pengguna layanan,” ucapnya.
Mengenai PDN, pembangunan infrastruktur digital itu melibatkan pinjaman asing. ”Dan ada upaya untuk mengutamakan vendor negara pendana,” kata Arif.
Cyberity juga mengecek indikasi kebocoran data PDN di sejumlah forum kebocoran data. Hasilnya, ada beberapa data yang pelan-pelan mulai bocor. Mulai data sensitif pertahanan dan keamanan, biometri warga, data personel tentara aktif maupun tidak yang tergabung dalam Badan Intelijen Strategis (Bais), hingga data BPJS.
