Ironisnya karena Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menggagas ide memberikan bantuan sosial kepada korban judi online. Namun, gagasan ini mendapat kritik karena dianggap kontraproduktif dan menimbulkan resistensi publik. Banyak yang menilai bahwa bantuan sosial ini seolah-olah melegitimasi judi online dan tidak menyelesaikan akar masalah.
Pemberian bantuan bisa disalahartikan sebagai dukungan pemerintah terhadap aktivitas ilegal ini dan membuat korban tidak termotivasi untuk berhenti berjudi. Sebagai alternatif, pemerintah perlu fokus pada langkah preventif dan rehabilitasi, seperti:
- Edukasi dan Kampanye Publik: Meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online.
- Penegakan Hukum yang Ketat: Memperketat pengawasan dan hukuman terhadap operator judi online.
- Rehabilitasi dan Konseling: Menyediakan layanan untuk membantu korban pulih dari kecanduan.
- Pengawasan Transaksi Keuangan: Bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat lebih efektif menangani judi online tanpa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat..
