Termasuk memperluas dukungan kemudahan akses permodalam, memberi keringanan pajak kepada usaha-usaha produktif masyarakat. Serta jangan mengeluarkan kebijakan yang bersifat kontrovesial yang bisa membuat masyarakat tidak percaya pada pemerintah dan otoritas kebijakan.
Sebab kebijakan kontroversial hanya akan menciptakan suasana tidak kondunsif bagi masyarakat kebanyakan dalam beraktivitas. Terutama bagi para pelaku ekonomi strategis pengusaha, termasuk kelompok kelas menengah pemilik asset yang berpotensi berspekulasi di tengah kesulitan perekonomian nasional dan daerah. Jadi, diperlukan “Kebijaksanaan” para otoritas kebijakan dan pelaku ekonomi dalam mengambil setiap keputusan. (*)
