FAJAR, PANGKEP- Koalisi Perempuan Indonesia (Untuk Keadilan dan Demokrasi) Cabang Kabupaten Pangkep menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep terkait teknis rencana pelaksanaan pilkada.
Penanggungjawab Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pangkep, Haniah menjelaskan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di pulau perlu diperhatikan. Ia melihat selama ini TPS di pulau terkesan diabaikan dalam hal penyediaan TPS.
“Kabupaten Pangkajenne dan kepulauan memiliki empat kecamatan kepulauan yang memiliki pulau-pulau kecil berpenghuni yang tidak banyak dan tidak memenuhi standart jumlah pemilih perTPS yang telah ditentukan dalam regulasi dan ini memungkinkan hak poilitik masyarakat akan terbatasi karena mereka harus menyebrang ke pulau tetangga hanya untuk menyalurkan hak politiknya dan ini telah berlangsung lama, kalau ini terus dibiarkan maka akan selamanya ada warga yang tidak memilih hanya karena keterbatasan akses ke TPS,” paparnya, Sabtu 22 Juni.
Lanjut ia mendesak agar KPU Pangkep tetap menempatkan TPS di tiap pulau demi mempertimbangkan aspek keselamatan para pemilih sehingga tidka harus menyeberang ke pulau lain untuk menyalurkan hak suaranya.
“Kami memberikan peringatan kepada KPU Pangkep agar menempatkan TPS di setiap pulau yang tidak memenuhi standar jumlah pemilih perTPS,” jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar KPU memperhatikan penyandang disabilitas.
“Kita juga meminta agar KPU memperhatikan penyandang disabilitas yang berada dikepulauan yang tidak bisa menjangkau TPS,” jelasnya dalam surat terbuka yang ditujukan untuk KPU Pangkep ini.(fit)
