Politisi F-PKS ini melanjutkan, hal lainnya, investor khususnya dari negara maju punya standardisasi, tidak menghendaki pembangunan yang ada deforestasi (penebangan hutan) dan dampak sosial yang negatif kepada masyarakat lokal.
“Namun, kenyataannya terlihat dari temuan BPK berikut ini,” terangnya.
Persiapan pembangunan infrastruktur IKN, ujar Hamid, disebut BPK belum memadai karena masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.
Bahkan, sebanyak 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah atau 5,8 persennya masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan, serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.
Menurut Hamid, hal itu terjadi karena Pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat yang terdampak sejak awal pembangunan IKN.
Maka, tegas Hamid, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk tidak menggusur paksa masyarakat dan harus melindungi wilayah adat yang dikuasai turun temurun di kawasan IKN.
“Temuan BPK lainnya, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I dianggap belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi dan pelabuhan bongkar muat yang belum dipersiapkan secara menyeluruh,” ungkapnya.
Hal ini, terjadi karena dermaga logistik IKN baru tuntas dibangun Kementerian PUPR pada April 2024 lalu. “Diharapkan, dermaga logistik tersebut dapat mempercepat pembangunan Jalan Tol Akses IKN, Bandara VVIP serta proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,” pungkasnya. (amr)
