Timwas Haji DPR berencana untuk mengecek langsung ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait impor pangan bagi jemaah haji Indonesia.
“Kita akan cek ke Kemendag apakah ada kendala dari sisi perjanjian perdagangan dengan Arab Saudi,” ucap Luluk.
Selain itu, Timwas Haji DPR meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji.
“Kami akan meminta BUMN pangan, seperti ID Food dan RNI, untuk melihat peluang perbaikan di tahun mendatang,” pungkas Luluk.
Kritik ini menyoroti pentingnya upaya serius dari pemerintah dalam mendukung petani lokal dan memastikan kenyamanan serta kesehatan jemaah haji Indonesia melalui penyediaan bahan makanan berkualitas.
Anggota Timwas Haji DPR, Endang Maria Astuti megatakan pemerintah seharusnya bisa berkontribusi lebih memberikan benefit dari penyelenggaraan haji, yakni dengan mengekspor bahan baku makanan ke Arab Saudi.
Menurutnya jumlah jemaah haji Indonesia yang cukup besar mencapai 241 ribu dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia dari penyelenggaraan haji setiap tahunnya.
“Jadi sebetulnya secara pribadi sejak tahun 2016, 2017, dan 2018 kita setiap tahun ketika meninjau selalu mendorong untuk bahan baku itu diambil dari Indonesia, jadi jemaah haji Indonesia memberikan masukan ke sini, tetapi dari sinipun juga memberi masukan ke Indonesia, dari sisi bahan baku makanan,” ujarnyai.
Legislator Fraksi Partai Golkar in menegaskan, langkah ekspor bahan baku makanan bisa diawali dengan Kementerian Perdagangan melakukan study banding ke negara existing ekspor bahan baku makanan ke Arab Saudi.
