MAKASSAR, FAJAR–Pemerintah bingung. Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai penolakan luas.
BAHKAN Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga Ketua Komite BP Tapera secara terang-terangan menyebut kebijakan ini diberlakukan buru-buru. Bisa saja, kondisi belum siap diberlakukan secara meluas ke sektor swasta.
“Menarik pernyataan Ketua Komite BP Tapera, yang merupakan Menteri PUPR terkait kebingungannya dengan kebijakan Tapera yang baru-baru ini disetujui pemerintah,” papar Prof Marsuki DEA, pakar ekonomi keuangan Universitas Hasanuddin (Unhas), Jumat, 7 Juni.
Sikap Basuki itu terbaca sebagai pandangan realistis. Kebijakan memperluas cakupan Tapera bisa dimaklumi ketika menuai penolakan dari banyak pihak, terutama komunitas pekerja dan masyarakat umumnya.
“Terutama masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Terutama yang berpendapatan sedikit di atas UMP, termasuk ASN,” sambung Marsuki.
Kebijakan tersebut dianggap menambah beban yang pekerja yang selama ini sudah dibebani berbagai potongan-potongan. Terutama adanya keraguan, apakah benar nantinya hak pengembalian tersebut bisa didapatkan kembali oleh peserta.
“Terutama ketidakcukupan dana yang terkumpul, walaupun setelah 10 tahun menabung jumlahnya belum akan bisa menutupi mimpi mempunyai rumah bagi yang belum (punya,” terangnya.
Termasuk bagi yang sudah punya rumah, dengan ketidakcukupan dana terkumpul, berarti mereka tidak akan dapat memanfaatkannya juga. Terlebih, dengan munculnya keraguan banyak pihak akan terjadi peluang penyimpangan dana-dana, jika pengelolaannya tidak profesional dan transparan.
