Dia juga mengatakan sudah menyiapkan lembaga yang nantinya akan mengelola konsesi tambang tersebut. Wadah besarnya adalah koperasi yang dimiliki oleh seluruh warga NU. Dari koperasi itu, lahir sejumlah bidang-bidang usaha. Seperti gerai ritel yang saat ini sudah berdiri di sejumlah daerah.
Termasuk juga bidang pengelolaan tambang. Gus Yahya sendiri belum menjelaskan secara detail susunan kepengurusannya. Tetapi dia menyebutkan, Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur adalah pengusaha tambang. Tentunya memiliki relasi di sektor tambang, yang bisa diajak kolaborasi.
Gus Yahya menegaskan organisasi lembaga atau badan usaha itu sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga bukan milik perorangan. Tetapi di bawah payung NU secara kelembagaan. Termasuk pendapatannya bukan masuk ke kantong pribadi pengurus.
’’Jadi kalau misalnya saya sudah tidak jadi Ketua Umum, perusahaan itu tidak bisa saya bawa pulang. Tetap milik NU,’’ tuturnya.
Selain itu memastikan badan usaha itu nantinya bekerja sesuai regulasi. Tidak boleh menabrak aturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Gus Yahya menegaskan PBNU menerima kebijakan pemerintah itu, karena memang butuh. Dia menegaskan PBNU bekerja untuk umat. PBNU lahir bukan supaya umatnya menjadi kurus-kurus. Tetapi menjadi umat yang berkualitas. Sehingga PBNU selain urusan keagamaan, juga menjalankan fungsi kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan lainnya.
Semua kegiatan itu membutuhkan dukungan pembiayaan. Gus Yahya mengatakan dalam forum PBNU di Jogjakarta beberapa waktu lalu, diputuskan PBNU harus memiliki sumber pendanaan yang berkualitas dan berkelanjutan atau lumintu. ’’Tidak boleh sekali dapat langsung habis,’’ tandasnya.
