FAJAR, BULUKUMBA– Toko Ritel di Bulukumba tengah menjadi sorotan. Itu lantaran toko modern tersebut menjamur dan membuat pendapatan usaha klontong masyarakat kecil melemah.
Anggota DPRD Bulukumba, Juandy Tandean mengatakan pemerintah harus membatasi pembangunan toko ritle di Bulukumba.
Bukan tanpa sebab, Juandy mengaku dapat keluhan dari UMKM yang pendapatnya kini berkurang akibat menjamurnya toko ritle.
” Pemerintah harus hadir, jangan seenaknya memberi izin untuk membangun toko ritle sampai pelosok desa yang berdampak pada masyarakat kecil,” katanya.
Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Bulukumba, Alfian Mallihungan yang dikonfirmasi mengatakan tidak punya hak untuk melarang usaha seseorang.
Apalagi, saat ini perizinan bisa dilakukan lewat online melalui sistem Online Single Submission (OSS).
” Cara kita saat ini hanya membatasi jam bukanya. Semua toko ritle hanya diperbolehkan buka jam 10 pagi dan tutup 10 malam,”kata Alfian.
Alfian menjelaskan pembatasan tersebut sebagai bentuk perhatian Pemkab Bulukumba terhadap pelaku UMKM.
“Ini supaya masyarakat tahu bahwa pemerintah itu perhatian terhadap pelaku UMKM,” ujar Alfian.
Kendati demikian, dalam aturan tersebut ritel atau toko tertentu tetap diberikan ruang untuk melewati batas jam kerja yang ditentukan.
“Misalnya di depan rumah sakit itu boleh karena di sana memang dibutuhkan oleh masyarakat karena di sana lokasi pelayanan publik memang. Tapi tetap harus melalui prosedur yang ada,” terangnya.
