Oleh: Zalsa Ramadhani
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Kemampuan negara dalam menyelesaikan permasalahan agraria di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Negara terus mewariskan Konflik yang tak berkesudahan ini. Letusan konflik agraria terus bertambah, ini juga ditengarai oleh berbagai macam faktor.
Adapun yang menjadi salah satu faktornya adalah adanya Proyek Strategi Nasional (PSN), klaim sepihak, tanah bekas HGU, tanah terlantar yang belum tersertifikasi oleh negara, tanah hak milik yang belum terdaftar.
Ini yang menimpa dan terjadi pada Proyek Strategi Nasional, khususnya Proyek Jalur Kereta Api Trans Sulawesi di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
Jika pembiaran terhadap konflik ini terus berulang bukan tidak mungkin akan menjadi warisan turun-temurun dari setiap pemerintahan.
Akibatnya, konflik berkembang dan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih kompleks lagi dan akan terus terakumulasi di masa depan.
Kenapa Proyek Jalur Kereta Api Trans Sulawesi sampai hari ini tak kunjung selesai? Salah satu alasannya adalah ada di pembebasan lahan yang tak kunjung menemukan titik terang, kemudian pendanaan yang membutuhkan kucuran budget yang tidak sedikit.
Lalu konflik kepentingan, serta keterlibatan oknum mafia tanah yang kerap kali mengganggu jalannya proyek tersebut sehingga semakin membuat permasalahannya menjadi kompleks.
Belum lagi diskriminasi yang menjadi ‘bumbu-bumbu penyedap’ yang menjadi pelengkap kompleksitasnya konflik tersebut.
Proyek Jalur Kereta Api Trans Sulawesi di Kabupaten Barru di wilayah Siawung misalnya, yang harus mengorbankan lahan pertanian milik masyarakat sekitar.
