Puluhan Demonstran Tuntut Pj Gubernur Sulsel Dicopot

MAKASSAR, FAJAR — Puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Elemen Aktivis Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Selasa, 14 Mei 2024.

Massa aksi dalam tuntutannya meminta agar Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin dicopot dari jabatannya. Pasalnya mereka menilai banyak program tidak pro rakyat yang dijalankan selama menjabat.

“Kami dengan tegas meminta Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dicopot dari jabatannya karena tidak pro rakyat,” ujar Koordinator Aksi Thalib saat menyampaikan orasinya.

Beberapa program dianggap tidak pro rakyat yang dimaksud di antaranya ada dugaan pengangkatan pejabat di lingkup Pemprov Sulsel dilakukan tidak sesuai aturan.

Kemudian tidak tanggap terhadap bencana yang dalam beberapa hari terakhir melanda berbagai daerah di Sulsel. Pj Gubernur dianggap hanya hadir sebagai seremonial belaka.

Selain itu, ada indikasi karena kebijakan Pj Gubenur, TPP guru selama lima bulan lamanya tidak terbayar. Serta alokasi DBH 2024 yang hanya sampai bulan April, alhasil menimbulakan utang DBH delapan bulan lamanya.

“Untuk itu kami mendesak Presiden RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencopt Pj Gubernur Sulsel karena tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya,” tegas Thalib. (maj)

Berikut tuntutan lengkap dari massa aksi yang meminta Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dicopot dari jabatannya:

1. Copot Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin.
2. Mendesak Presiden RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencopt Pj Gubernur Sulawesi Selatan karena tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Diduga adanya pengangkatan pejabat yang tidak sesuai SOP dan cacat prosedur di tataran Pemprov Sulsel.
4. Pj Gubernur Sulsel tidak tanggap terhadap bencana yang terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan.
5. Pj Gubernur terkesan tidak peduli terhadap kesejahteraan masyarakat sulsel karena tidak pro terhadap perusahaan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan pendapatan daerah Sulsel tidak adanya transparansi mengenai anggaran kebijakan pisang cavendish sebesar Rp30 miliar.
6. Adanya indikasi tidak membayar TPP guru selama lima bulan.
7. Alokasi DBH 2024 hanya sampai bulan April, sehingga menimbulkan utang DBH delapan bulan pada tahun 2025.
8. Adanya dugaan kongkalikong proyek bibit pada Dinas TPHBUN Pemprov Sulsel.