Ihsanul Amri juga menyebutkan bahwa ada beberapa levelling atau klasifikasi desa yang dibuat pemerintah, termasuk misalnya pemilahan data berdasarkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Indeks Desa Membangun, dan Prodeskel. Klasifikasi-klasifikasi ini digunakan untuk mengukur dan memantau perkembangan desa.
Ihsanul Amri menjelaskan bahwa leveling atau klasifikasi desa disusun oleh pemerintah untuk mengukur dan memantau perkembangan desa. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi masing-masing desa, sehingga dapat memberikan intervensi dan bantuan yang tepat sasaran.
Namun, dalam realitasnya di lapangan, Ihsanul Amri menyampaikan adanya kesenjangan informasi antara apa yang diterima tentang desa dan kenyataan yang ada di desa. Seringkali, informasi yang sampai ke pemerintah hanya mengenai hal-hal negatif di desa, sehingga ada bias kota dalam memandang permasalahan desa. Hal ini dapat memengaruhi akurasi leveling dan pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kondisi desa.
Ihsan pun menekankan perlunya peningkatan interaksi dan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat desa, agar pemahaman tentang kondisi desa menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan realitas di lapangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas intervensi dan pembangunan yang dilakukan di desa-desa.
Menanggapi pemaparan tersebut, Prof. Alwi menyoroti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat ekonomi desa. Ia menegaskan perlunya dana stimulan dan pendampingan dari pemerintah desa agar BUMDesa dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya pendampingan, BUMDesa dapat mengalami kegagalan.
