Di sisi lain, puskesmas sangat membutuhkan PLTS karena beberapa puskesmas belum teraliri listrik dari PLN. Seperti di Puskesmas Lekke’ (Simbuang) dan Puskesmas Kondo Dewata (Simbuang Mappak).
Garansi baterai produk PLTS tidak jelas, terutama baterai yang semestinya bergaransi lima hingga delapan tahun sesuai aturan Kementerian dan Kepres. Harga produk yang tidak wajar, sebab ada banyak yang jauh lebih murah dengan kualitas jauh lebih baik.
“Kami menduga jika kejanggalan tersebut disebabkan adanya permufakatan jahat antara pihak pengadaan dengan kontraktor. Diduga kuat adanya persekongkolan antara pihak penyedia dengan pihak pengadaan,” bebernya.
Ahmad menjelaskan, disinyalir kembali pihak Pemda akan melakukan kerja sama lagi dengan kontraktor yang sama di puskesmas sebanyak 17 titik di Dinas Kesehatan menggunakan DAK 2024. Hal tersebut sangat disayangkan bila pihak Pemda tetap melakukan kerja sama dengan kontraktor yang sama.
Mengingat PLTS hanya lima titik di Toraja sudah terdapat tiga yang rusak dan bermasalah. Apalagi menurutnya, harga satu PLTS berkisar Rp850 juta hingga Rp900 juta per unit.
“Asas manfaat yang dirasakan oleh pihak user akan berkurang dan sangat berdampak kepada pelayanan di puskesmas apabila produk sering rusak dan butuh waktu lama untuk melakukan perbaikan,” tandasnya. (edo)
