FAJAR, BONE – Anggota DPRD Bone, Andi Muhammad Salam kembali angkat bicara soal kisruh sejumlah pungutan sumbangan oleh oknum panitia pekan olahraga kabupaten (PORKAB) di tingkat kecamatan.
Sebelumnya kisruh soal sumbangan ini sempat mencuat dalam hasil rapat koordinasi Kecamatan Tanete Riattang. Di mana, ada penetapan sejumlah sumbangan ASN, dari yang tertinggi Rp2,5 juta sampai yang terendah untuk honorer Rp100 ribu. Belakangan, setelah ramai di media, iuran tersebut disebutnya tak wajib.
Pun DPRD sempat disebut tak tepat sasaran dalam mengkritik Porkab Bone. Kendati demikian Politikus Partai Nasdem ini menyebut tak ada yang salah dengan kritikan yang dilayangkannya ke panitia porkab.
Dia mengaku berkomentar bedasarkan data yang didapatkan. Soal adanya keterkaitan panitia kabupaten ataupun kecamatan, pihaknya hanya menyampaikan aspirasi yang masuk.
Dia mengatakan laporan yang masuk tak hanya satu atau dua laporan keluhan, melainkan sangat banyak. Dan karena sudah ada yang resah sehingga ini dipersoalkan oleh DPRD.
Ia mengingatkan agar panitia Porkab Bone memahami fungsi, tugas dan kewenangan DPRD. Legislatif selayaknya harus mengawasi setiap langkah yang diambil eksekutif. Apalagi jika sifatnya sudah ada yang memberatkan satu pihak.
“Saya rasa tidak ada yang boleh intervensi kami (DPRD) kalau tekait hal ini. Silahkan berhadapan dengan kami. Karena kami ini menyampaikan keluhan dari teman-teman ASN, dan menumpuk yang menelpon kami. Hampir setiap saat mereka menelpon kami, kegiatan ini yang dibebankan ke meraka,” tegasnya.
