Oleh: Muhammad Faidhul Barkah
Wakil Sekretaris Umum Bidang INFOKOM HMI Cabang Makassar
Kota Makassar, salah satu kota terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan kompleks di berbagai bidang, termasuk infrastruktur yang kurang memadai, ketimpangan sosial dan ekonomi, konservasi lingkungan yang kurang diperhatikan, dan masalah pendidikan. Dalam tulisan ini, penulis akan mengulas permasalahan Kota Makassar dari perspektif Kepemimpinan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).
Infrastruktur yang kurang memadai merupakan salah satu masalah utama Kota Makassar. Jalan-jalan rusak, keterlambatan proyek pembangunan, dan kekurangan fasilitas sanitasi menjadi masalah yang terus menerus dihadapi. Tingginya tingkat pengangguran terbuka, mencapai 11,82 persen atau setara dengan 86.267 jiwa menurut data BPS Kota Makassar tahun 2023, menunjukkan ketidakmerataan pembangunan di kota ini. Menurut pandangan Chomsky, ketidakadilan ekonomi adalah akar dari masalah infrastruktur yang kurang memadai ini. Oleh karena itu, Kepemimpinan HMI perlu memperjuangkan alokasi sumber daya yang lebih adil dan transparan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk seluruh warga Kota Makassar.
Ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi perhatian penting di Kota Makassar. Data dari BPS Kota Makassar tahun 2023 menunjukkan tingginya tingkat kemiskinan, mencapai 4,58 persen dari total penduduk miskin sebanyak 788,85 jiwa. Dalam pandangan Marx, ketimpangan ini adalah hasil dari struktur kapitalisme yang memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir individu, sementara mayoritas masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga kepemimpinan HMI perlu untuk memperjuangkan redistribusi kekayaan dan keadilan sosial, dengan mengadvokasi kebijakan publik yang berpihak kepada kaum mustadafin.
Permasalahan lingkungan juga menjadi isu yang tidak bisa diabaikan di Kota Makassar. Konservasi lingkungan kurang diperhatikan, padahal tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam kacamata Jurgen Habermas, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan lingkungan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kepemimpinan HMI dapat memperjuangkan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan, serta menciptakan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan.
Tantangan lainnya adalah masalah pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Makassar mencatat jumlah Anak Putus Sekolah (APS) untuk jenjang SD sebanyak 2.240 orang dan SMP sebanyak 1.055 orang pada tahun 2023. Jumlah total APS mencapai 3.295 orang. Masih terdapat tantangan besar dalam hal akses dan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Kepemimpinan HMI perlu memperjuangkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab putus sekolah serta mengadvokasi kebijakan dan program-program yang meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
Pemikiran Nurcholish Madjid dapat menjadi landasan bagi Kepemimpinan HMI dalam mengatasi permasalahan Kota Makassar, termasuk dalam bidang pendidikan. Cak nur menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan toleran dalam menanggapi tantangan zaman. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya membangun pendidikan yang inklusif, merangkul berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan dan mengedepankan nilai-nilai keberagaman.
Dengan merujuk pada pemikiran para tokoh pemikir yang telah disebutkan, Kepemimpinan HMI dapat mengembangkan strategi yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan Kota Makassar. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mengadvokasi kebijakan yang berpihak kepada mereka yang kurang beruntung, dan membangun kerjasama lintas agama dan budaya, Kepemimpinan HMI memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang kuat dan efektif dalam membangun Kota Makassar yang lebih baik bagi semua warganya. (*/)
