Sebagai ilustrasi, Prof. Tikson membandingkan kondisi Indonesia yang dianggap belum mampu memperkuat infrastruktur negara dalam arti “Infrastructure Strong”, yang berdampak pada ketimpangan dan rendahnya GDP hanya 4 ribu Dollar, dengan Korea Selatan yang kini mendekati 40 ribu US$ per tahun. Alih-alih di Jaman Rezim Orde Baru, kuatnya negara lebih sebagai ‘Despotic Strong’ yang tidak menguntungkan masyarakat luas.
Melalui kuliah umum ini, Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS berharap dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih luas mengenai peran administrasi publik dalam menghadapi warisan kolonialisme, serta memperkaya konsep dan teori kebijakan manajemen publik yang relevan dengan konteks masyarakat pasca-kolonial.
Prof Tikson, yang juga menulis buku tentang “Teori pembangunan: modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan” ini menekankan bahwa negara kita ini, harus disiplin menerapkan prinsip administrasi pembangunan yang menjaga 3 aliansi yang terdiri dari ‘negara’, ‘local capital’, dan ‘foreign capital’. Tanpa kedisiplinan serta penerapan prinsip birokrasi Weberian, sulit mendongkrak GDP dan menciutkan gini ratio atau tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. (*)
