FAJAR, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta memperhatikan keberlanjutan pemerataan pembangunan di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Itu disampaikan Komisi V DPR RI. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan, dirinya berharap seluruh pembangunan di IKN bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal, bukan mendatangkan masalah.
“Kami tentu menginginkan supaya seluruh kegiatan yang ada di IKN tentu juga ramah bagi masyarakat lokal yang memang sudah ada disana dan seluruh persoalan bisa diselesaikan secara baik,” katanya dikutip dari situs DPR RI, Selasa, 2 April 2024.
Kemarin, Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan belakangan ini mulai santer terdengar adanya muncul riak-riak di wilayah sekitar IKN.
Kendati permasalahan tersebut merupakan ranah Otorita IKN, namun Komisi V memandang persoalan infrastruktur domain-nya tetap pada Kementerian PUPR yang memiliki kewenangan.
Dalam rapat kemarin, anggota Komisi V DPR RI Irwan mengingatkan Kementerian PUPR tetap memperhatikan keberlanjutan pemerataan pembangunan infrastruktur di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim.
Utamanya preservasi jalan nasional, Irwan mengingatkan Ditjen Bina Marga masih adanya pekerjaan rumah dari batas Tenggarong-Senoni-Kota Bangun. Kemudian, dari Kota Bangun lanjut ke Melak.
“Ini mudah-mudahan bisa tuntas multi years-nya. Kalau gak bisa selesai akhir 2024, kalau bisa lanjut di 2025. Karena ini sangat penting, ini salah satu segmen yang belum tuntas di luar segmen yang luar biasa kita tuntaskan selama empat tahun ini,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
