PALOPO, FAJAR-Hak mereka belum terbayar selama enam bulan. Demontrasi adalah jalan mereka berjuang.
Ratusan Kader Keluarga Berencana (KB), Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan tenaga Posyandu Kota Palopo itu mendatangi Kantor Wali Kota Palopo, Kamis, 7 Maret. Mereka menuntut upah yang belum terbayarkan kurun Oktober 2023 hingga Maret 2024.
Ratna, salah seorang Kader KB Palopo mengungkapkan, enam bulan honornya belum terbayarkan. “Padahal, untuk honor kader KB besarannya hanya Rp300 ribu per bulan,” bebernya.
“Kami ada 500 orang kader KB sama TPK dan tenaga Posyandu. Kami datang ke sini untuk menuntut hak kami,” ungkap Ratna.
Dia sangat kecewa atas keterlambatan pembayaran honor yang dari Pemkot Palopo. Ratna mengancam akan mogok kerja bersama kader lainnya, selama honor tersebut belum dibayarkan.
“Kita sangat butuh karena sudah mau bulan Ramadan, kita terus dijanji, tapi tidak ada,” tandasnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Palopo Samsil mengaku sudah memasukkan pembayaran honor kader KB sebagai utang belanja ke Pemkot Palopo. Sampai saat ini masih menunggu laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Saya sudah masukkan pembayaran honor kader KB ke keuangan, untuk dinyatakan sebagai utang belanja. Tapi, kan, sementara ini masih audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” bebernya.
Dia belum mengetahui pasti kapan pembayaran honor kader KB tersebut. Karena, pihaknya juga masih menunggu status pembayaran honor tersebut dimasukan atau tidak dalam utang belanja.
