FAJAR, JAKARTA- Polemik pasca pemungutan suara pemilu pada hari Rabu 14 Februari 2024 lalu oleh sebahagian kalangan dinilai menyisakan persoalan serius, yakni sejumlah pihak menilai adanya kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
Menanggapi hal tersebut, tokoh muda Muhammadiyah, Razikin meniliai, perbedaan sikap dan penilaian terhadap pelaksanaan pemilu adalah sesuatu yang wajar.
“Namun tidak wajar kalau kemudian adanya kelompok tertentu yang menolok pemilu dan meminta pemilu dilaksanakan ulang,”katanya.
Ketua DPP KNPI ini menilai, munculnya wacana panitia angket, wacana itu adalah cerminan dari mentalitas yang tidak siap berkontestasi, padahal instrumen penyelesaian sengketa pemilu telah disediakan.
“Saya melihat ada upaya terstruktur, sistematis dan massif atau setidak-tidaknya mendelegitimasi hasil pemilu khususnya pemilu Presiden. Jika hal demikian terus menerus dikobarkan, sangat mungkin terjadi konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat,” paparnya.
Mengingat katanya, bahwa rakyat telah memberikan mandatnya dengan cara memilih pasangan Prabowo-Gibran.
“Kehendak rakyat itu kemudian diamputasi dengan cara-cara yang tidak seharusnya, maka rakyat yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran akan bereaksi keras,” ujarnya.
Karena itu, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gajah Mada ini berharap, para pihak yang merasa dirugikan atau menuduh adanya kecurangan pemilu.
“Silahkan saja tempuh mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh Undang-undang yakni mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentu saja dengan menghadirkan bukti-bukti yang seperti yang mereka dalilkan. Hanya dengan cara itu, pertengkaran politik ini dapat tumbuh secara lebih demokratis dan beradab,” urainya.
