SENGKANG, FAJAR — DPRD Wajo memberikan perhatian khusus terhadap kasus tengkes (stunting). Semua elemen diminta berperan untuk membantu mencapai target nasional.
Diakui, kasus tengkes bukan permasalahan kecil. Terhambatnya perkembangan tubuh anak, berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak berdaya saing pada masa datang.
Dewan telah berkunjung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel dan pemerintah pusat, untuk membangun sinergi dalam mencegah dan mempercepat penurunan tengkes di Wajo.
“Kami terus berupaya menurunkan angka prevalensi untuk membantu pencapaian target nasional 14 persen pada 2024,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Wajo A.D. Mayang, Minggu, 18 Maret.
Para pemangku kepentingan perlu bekerja sama agar dapat mencapai target, termasuk memberikan dukungan pada Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di lapangan.
“Juga mengajak para konstituen di lapangan untuk memperhatikan status gizi keluarga dan memperhatikan kondisi tetangganya,” katanya
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Wajo, Laentondo Sali menyampaikan, kasus tengkes pernah menjadi perhatian nasional karena berada pada zona merah. Namun, dengan upaya pencegahan yang dilakukan, perlahan menunjukkan kondisi yang baik.
Dari tingkat prevalensi, kasus tengkes mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2021 928 kasus, 2022 jadi 744 kasus, dan 2023 turun lagi menjadi 679 kasus.
“Walaupun begitu. Kita tetap melakukan upaya-upaya pencegahan untuk mencapai target 14 persen. Sebelumnya kita berada di angka 22,4 persen,” terangnya.
