Tiga Capres Tak Paham (Konsesi) Disabilitas

Oleh: Ishak Salim,
Pusat Disabilitas Unhas

Pertanyaannya terkait konsesi dan data Disabilitas, tapi ketiganya tidak merespon soal konsesi sama sekali. Mengapa? Saya pikir mereka tidak mengerti apa itu konsesi Disabilitas.

UU Disabilitas sudah dituangkan hingga ke aturan yang operasional, setingkat PP, Perpres dan Permen. Satu yang belum diatur sampai di usia kesembilan pascaaturan ini ditegakkan adalah aturan mengenai konsesi Disabilitas. Isu ini tarik menarik kepentingannya cukup kencang bahkan pergolakan pengetahuannya juga sungguh penting untuk disimak. Ada kerumitan yang bersandar pada relasi kuasa di dalamnya.

Konsesi Disabilitas itu alas berpikirnya adalah ableisme dalam pembangunan. Begini, negara ini berdiri dan dibangun didasarkan cara pandang normalisme–khususnya berbasis biomedik. Rumah, gedung dan pabrik didirikan oleh para pengembang pembangunan dengan dasar bahwa yang menggunakannya adalah orang-orang yang bertubuh lengkap. Apa jadinya? Semua bangunan arsitektur, infrastruktur, manufaktur plus atau berikut segala jenis layanannya berbasis pada kenormalan tubuh. “Orang-orang Normal” dalam dua tanda kutip menikmati semua fasilitas dan layanan pembangunan dengan meninggalkan semua orang dengan kondisi organ atau tubuh, mental dan pikiran yang dianggap “tidak normal” dalam dua tanda kutip, mereka diabaikan bahkan ditinggalkan bertahun, puluhan tahun hingga nantinya ratusan tahun (nantinya).

Dengan desain, bangunan, maupun lansekap yang ableist itu, karena model layanan dan segala perangkat perlengkapan kerja, belajar, bermain, berobat dll dst yang ableist, maka ongkos aktivitas maupun partisipasi orang disabilitas menjadi dua atau bahkan berkali-kali lipat lebih banyak dengan orang-orang yang dengan kelengkapan tubuhnya menikmati privilege desain yang fit bagi tubuhnya. Sekolah yang hanya akses bagi non disabilitas, rumah ibadah, tempat hiburan dan wisata, dst dll menjadi murah bagi mereka tapi mahal bagi difabel.