MAKASSAR, FAJAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dalam dokumen tersebut, pembangunan ekonomi kemasyarakatan dan ketahanan lingkungan menjadi isu sentral.
Penjabat Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad mengatakan, RPJPD merupakan dokumen pembangunan secara makro yang disusun setahun sebelum masa berlakunya. RPJPD periode berikutnya harus memastikan bahwa dokumen pembangunan jangka panjang jauh lebih berkualitas dalam arti berbasis data, masalah, potensi, dan sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional.
“Isu-isu strategis 5,10,15, 20 tahun ke depan. Ini membutuhkan analisa dan kajian sehingga dalam tahapan itu dituntut melakukan proses diantaranya konsultasi publik. Itu ruang untuk mendapatkan masukan dari semua elemen terkait dokumen rancangan ini apakah sudah cukup baik dari seluruh sudut pandang aspek,” kata Arsjad.
Arsjad mengungkapkan, jika dalam 20 tahun terakhir persoalan yang banyak terjadi yakni soal pertumbuhan ekonomi Sulsel (turun ke angka 4 persen), Indeks Pembangunan Manusia (naik tipis 74,60), dan kemiskinan (8 persen). Kata Arsjad, ini akan menjadi bahan evaluasi agar dalam penyusunan RPJPD nantinya bisa menjawab tantangan sesuai kondisi yang akan dihadapi di masa depan.
Lalu, Sulsel dalam kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan berpotensi menjadi daerah tumpuan. Mulai dari pangan, industri, hingga transportasi.
Oleh karena itu, Sulsel harus siap dengan pembangunan infrastruktur secara masif kedepannya, dan bukan hanya berfokus pada wilayah darat (jalan) saja.
