FAJAR, MAKASSAR-Calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri Sarasehan Nasional 2023 IKA UNM. Sarasehan yang mengusung Reposisi Demokrasi dan Pancasila Menuju Indonesia Berkeadilan ini, Ganjar mengutarakan pandangannya tentang demokrasi, Sabtu, 18 November.
Ganjar Pranowo menilai, memang masih ada hal-hal yang perlu dibenahi, berkaitan dengan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Hal ini dinilai belum terpenuhi di era kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf.
Meski Ganjar menilai kepemimpinan Jokowi cukup bagus, namun belum mampu menyelesaikan berbagai problem yang ada. Itu sebabnya, dia memberi nilai lima untuk rapor kepemimpinan Jokowi. ”Ya saya rasa (kepemimpinan Jokowi) ini cukuplah. Dari 1 sampai 10 (menurut Ganjar), rapor kinerja Pak Jokowi ya 5 lah,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam sisi ekonomi tidak bisa hanya ditopang investasi. Tetapi melahirkan entrepreneur berdaya saing dianggap bisa menjadi solusi pemerataan kesejahteraan. ”Kita akan tarik investor, masyarakat kerja di situ. Tetapi hal itu tidak cukup. Harus ada entrepreneur, inilah kami harus siapkan anak muda, didampingi, dilatih, dan diberikan modal,” ungkapnya.
Selain itu, Ganjar juga menilai penegakan hukum semakin sulit dipercaya. Sebab, trust masyarakat sudah terlanjur luntur. Khususnya setelah lahirnya kebijakan dari Mahkamah Konstitusi (MK), yang membuat penilaian masyarakat semakin ragu bahwa hal itu untuk kemaslahatan masyarakat.
“Dengan kejadian ini, persepsi publik berbeda. Yang kemarin kelihatan tegas, dengan kejadian akhir-akhir ini jadi tidak, nilainya jeblok. Semua cemas dan gelisah. Itu peringatan dalam menjaga hukum, agar berjalan dengan baik, imparsial dan memberikan keadilan kepada semuanya. Ini sesuatu yang penting,” kata dia.
Dalam konteks ini, Ganjar menegaskan, dia tidak menyinggung politik dinasti, khususnya setelah putusan MK keluar. Namun dia mengklaim, seharusnya hukum berkekuatan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan individu saja. Sehingga, perilaku pemerintah bisa menjadi edukasi bagi masyarakat.
“Saya tidak bicara dinasti. Anak muda ingin ikut proses atau jabatan politik itu boleh. Parpol harus memberi edukasi. Berikan ruang mereka terlibat dengan pendidikan politik, agregasi, mereka disiapkan sebagai sumber rekrutmen kader. Proses itu yang ingin saya sampaikan. Sehingga siapapun punya hak, silakan berproses dengan cara yang benar. Saya kira itu baik,” kata dia. (wid/*)
