FAJAR, MAKASSAR-Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan menghadiri Sarasehan Nasional 2023 IKA UNM. Sarasehan yang mengusung Reposisi Demokrasi dan Pancasila Menuju Indonesia Berkeadilan ini, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan sejumlah gagasannnya, Sabtu, 18 November.
Kata dia, saat ini kondisi Indonesia sudah satu negara, satu tanah dan satu air, namun kita belum satu kemakmuran. Sehingga tugas pemerintah kedepan adalah menekan berbagai ketimpangan. Ini dianggap sebagai PR besar dalam menegakkan keadilan di dalam pembangunan.
Bahkan semangat ini sebenarnya sudah lahir sejak 1998. Korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi hal pokok yang harus diberangus. Namun kata dia, tahun 2023 justru menempatkan Indonesia seperti berada di tempat lain, tidak lagi sesuai dengan cita-cita bangsa yang berkeadilan.
”Sudah 25 tahun reformasi berjalan. Dasar perjuangan tahun 1998 kita punya semangat besar menumbangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi tahun 2023, kita seperti di negara Konoha. Seperti ada Wakanda,” terangnya.
Kata Anies, tanda-tandanya sudah jelas. Ketika rakyat masih merasa takut dalam menyampaikan pendapat, maka itu berarti demokrasi di Indonesia masih gagal. Kata dia, hal itu terlihat cukup jelas saat ini.
”Jika aturan main dilanggar, aturan main dirubah, atau bahkan aturan main dirubah sesuai keinginan sendiri, maka itu indikasi terjadi erosi demokrasi. Kita sudah lama melaksanakan Pemilu, tetapi kenapa baru Pemilu kali ini kita meragukan yang namanya netralitas,” kata dia.
Selain itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa demokrasi Indonesia pada dasarnya ditopang oleh kepastian hukum. Sebab hal itu lah yang selama ini menopang demokrasi kita agar bisa berfungsi dengan baik dan benar.
”Kepastian hukum itu pilar demokrasi. Aturan main dihormati, pelanggaran ditindak, kemudian ketaatan kepada aturan main dan peraturan. Itu semua prinsip-prinsip yang akan membuat demokrasi kita meningkat. Kami melihat ini yang harus diperkuat,” kata dia.
Sehingga, ketika aparat negara sudah menunjukkan sikap netral dalam pemilu, maka kepercayaan rakyat kepada negara akan semakin kuat. Trust itu akan muncul karena aparat negara mengambil sikap yang netral. Namun jika aparat negara mengambil sikap yang tidak netral, maka kepercayaan secara otomatis akan menurun.
”Menguat atau melemah, baik atau buruk, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dikerjakan aparatur negara. Dalam sebuah demokrasi, kekuatan ditopang kepercayaan. Itu harus diwujudkan dalam menjunjung tinggi dan menegakkan aturan, yang akan membuat kepercayaan kepada negara terjaga,” terangnya.
Dengan begitu, kunci utama melahirkan kepercayaan yang kuat adalah ruang aspirasi dan apresiasi yang baik. ”Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, harus dijaga. Tindakan menghalangi kebebasan berekspresi itu harus direvisi,” jelasnya. (wid/*)
