Katanya, melalui program inklusi yang tetap menjadikan Kabupaten Pangkep sebagai wilayah sasaran tentu diharapkan lebih banyak kelompok marjinal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik. “Dengan pengembangan sekolah perempuan pun terus dilakukan misalnya dengan menjangkau wilayah pengunungan seperti Kecamatan Tondong Tallasa dan Kecamatan Balocci yang selama ini juga sering diaggap kesulitan secara akses untuk mendapatkan sejumlah fasilitas pelayanan khususnya lagi di lokasi yang memang secara geografis jauh dari ibu kota Kecamatan apalagi ibu kota Kabupaten,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Nurhayati juga menguraikan program inklusi yang hadir dengan penguatan enam isu prioritas yang meliputi akses terhadap identitas hukum, akses terhadap program perlindungan sosial, percegahan perkawinan anak, penghapusan kekerasan seksual, pemulihan ekonomi dan partisipasi perempuan serta kelompok marjinal dalam pengambilan keputusan.
“Program inklusi ini menyatakan bahwa sejak pertama kali program ini dilaksanakan pada bulan Maret 2022 dan digelar launching oleh Bupati Pangkep pada bulan November 2022 terhitung sudah setahun program ini telah melakukan penguatan di wilayau pesisir, pulau dan pegunungan,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa kurang lebih setahun program ini berjalan telah melakukan pembentukan dan penguatan Sekolah Perempuan di Desa Mattiro Labangeng, Desa Tompo Bulu, Desa Mattiro Kanja, advokasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akses identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual serta perkawinan anak, kampanye-kampanye melalui diskusi publik, siaran di radio komunitas, media sosial serta Pembentukan dan penguatan pos pengaduan sekolah perempuan juga kegiatan lainnya yang menggandeng Pemerintah Daerah.
