FAJAR, MAKASSAR-Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Forum Pakar Selayar (YFPS), Prof Akbar Silo bersama rombongan baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulsel ini dihadiri oleh sejumlah tokoh dari YFPS dan pihak Kesbangpol Provinsi Sulsel, Senin, 21 Agustus.
Dalam pertemuan tersebut, Prof. Akbar Silo menyampaikan tujuan utama dari YFPS. YFPS ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulsel, terutama dalam hal pengembangan wilayah. Ia menegaskan bahwa visi YFPS selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel yang berfokus pada program-program di daerah Selayar.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk memberitahu pemerintah bahwa kami siap untuk berkolaborasi sebagai kelompok pakar yang berasal dari Selayar. Kami memiliki anggota yang terdiri dari profesor, doktor, dan master, bahkan dari dalam hingga luar negeri. Total anggota kami mencapai 164 orang,” ungkap Prof. Akbar Silo.
Tujuan lain YFPS adalah mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan program-programnya dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Prof. Akbar menyatakan, dua pilar penting ini membutuhkan dukungan dari para pakar. YFPS berkomitmen untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah dan juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif melalui pengembangan produk-produk lokal.
Salah satu contoh kontribusi YFPS adalah dalam mendukung Usaha Kecil Menengah (UKMK) dalam skala mikro. Jika ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat, YFPS akan turut serta mencarikan solusi dengan memanfaatkan keahlian para pakarnya.
Ia juga menekankan bahwa YFPS tidak berfokus pada kontribusi finansial, tetapi lebih pada ide dan konsep yang dapat dikembangkan untuk mendatangkan dukungan finansial. Dalam konteks pembangunan, ia menganggap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat sangat penting.
Mindset pun masyarakat harus diubah dari orientasi konsumerisme menjadi produktif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berperan dalam menyediakan akses lapangan kerja dan memfasilitasi modal bagi masyarakat.
YFPS pun berkomitmen untuk mendukung pembangunan Sulsel melalui advokasi kebijakan dan kolaborasi dengan pemerintah. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM masyarakat, YFPS akan berperan penting dalam perubahan mindset menuju produktivitas. Gerakan bersama seluruh warga Kepulauan Selayar hingga ke daerah rantau di bawah motto mereka, “a’bulo sipappa, a’munte sibatu.”
Sekilas tentang YFPS. Itu bermula pada 25 Februari 2022 yang menandai hadirnya media pertautan hati dan pikiran cendekiawan “asli dan keluarga besar” Kepulauan Selayar lintas nusantara. Momen ini terwujud sebagai akumulasi kerinduan di antara mereka untuk bersilaturrahim.
Diawali dengan bincang-bincang sederhana [BJJ-dT – Bincang Jarak Jauh dengan Telepon]. Tersebutlah beberapa di antaranya, ada Dr. Madjani Sultan, ada Prof. Najamuddin, ada Prof. M. Askin, Dr. Usman Arsyad, Dr. Masyahoro, Dr. Mardi Adi Armin, dan beberapa cendekiawan lainnya yang ikut serta memberi dukungan positif. Simpul dari kompromi itu mengarah pada kehendak berkumpul di dalam WAG [WhatsUp Group] dengan nama JENDELA AKADEMIK SELAYAR.
Dari sini, mulai beriktiar meluaskan konektivitas kolegial ke beberapa cendekiawan Kepulauan Selayar yang sedang berada di beberapa tempat di Indonesia dan bahkan Prof. Taruna Ikrar boleh bergabung dari USA, termasuk Hasanuddin yang sedang menyelesaikan studinya di Amsterdam, Belanda, Khaeruddin yang menyeslesaikan studinya di Australia, dan kini telah pula bergabung Muhammad Takdir (Duta Besar Indonesia untuk Belgia).
Anggota GWA Jendela Akademik berjumlah kurang lebih 20-an orang itu mulai diselenggarakan acara silaturrahmi secara rutin per minggu. Diawali dengan pencerahan tausiah singkat. Kegiatan ini, kemudian berkembang untuk mengintersepsikan materi “pembangunan” di Kepulauan Selayar per bidang/sektor.
Akan tetapi, permasalahan tematik yang dihadapi “multi kompleks”, maka diperlukan adanya perluasan keanggotaan kecendekiaan yang melibatkan kolega profesi bisnis dan praktisi pemda Kepulauan Selayar. Hal ini diperlukan agar pewacanaan “silaturrahmi pembangunan”, dapat berlangsung lebih faktual dengan dukungan data dan informasi yang berkelayakan dan disupport oleh cendekiawan ahli di bidangnya.
Intensitas diskusi yang dikemas dalam bentuk “silaturrahim pembangunan”, ternyata sangat dinamis. Hal ini menuntut adanya 3P [Tiga-Pilar] kepakaran dengan keteribatan unsur profesi bisnis dan praktisi di kalangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Atas usul beberapa anggota WAG, maka keanggotannya diperluas, hingga posisi terakhir, Juli 2023 menjadi 164 orang.
Dengan lebih variatifnya keanggotaan para pakar, tampak adanya peningkatan dinamika diskusi, di mana arena pergumulan para pakar pun kian meluas dihampir semua sektor/bidang pembangunan yang memang membutuhkan solusi terbaik menuju kondisi Kepulauan Selayar lebih baik dengan semangat kebersamaan a’munte sibantu a’bulo sipappa.
Sehubungan dengan itu, memberi justifikasi lagalistik dari kehadiran kelompok pakar-cendekiawan ini, agar memiliki kekuatan membangun jaringan kemitraan dengan berbagai pihak. Maka, di dalam forum JAS berkembang pandangan, agar himpunan dikonkritkan secara formal yang memiliki legalitas.
Disepakati menggunakan nama YFPS (Yayasan Forum Pakar Selayar) dengan Akta Notaris Virna Sari Nasti, S.H., M.Kn. di Makassar, Nomor 06 Tanggal 16 Juni 2022. Sebagai tindak lanjut dari legalitas itu, dilakukan rapat kerja perdana untuk membahas AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga), serta prioritas program kerja tahunan (roadmap dan exit strategi).
Program kerja tersebut merupakan panduan berkiprah bagi 3-Pilar (Akademisi, Profesi, dan Praktisi) secara terencana dan sistematis untuk disumbangkan kepada Pemerintah dan Masyarakat di Kepulauan Selayar, termasuk optimalisasi potensi jaringan kemitraannya (lokal – nasional – internasional).
Selanjutnya, Forum Pakar Selayar, telah menyelenggarakan Rapat Kerja perdana yang berlangsung pada 24 Juli 2022 di Gedung Oqra Universitas Muhammadiyah Makassar. Di dalam rapat kerja itu, telah dicapai kesepakatan rambu-rambu inti pokok tentang AD/ART dan Program Kerja jangka pendek dan jangka menengah yang difinalisasi oleh Tim Perumus.
Bupati Kepulauan Selayar yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah, menyambut baik hadirnya YFPS untuk berkolaborasi dengan Pemda dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, terutama dalam membantu kea rah suksesnya kebijakan dan program pembangunan prioritas dan unggulan.
Isu dan Masalah Pembangunan
Dalam berbagai perbincangan para pakar melalui forum WAG-JAS, tampak adanya sejumlah isu penting yang memerlukan solusi secara akademik, phisik kegiatan, pembiayaan, dan koneksi investor. Frekuesni materi yang banyak dibahas adalah: peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan, transportasi udara dan laut. Masing-masing dengan prioitas dan unggulannnya. Terkadang dibahas berulang-ulang untuk memastikan kesepahaman solusi penanganan isu.
Sayang sekali, karena para pakar-cendekiawan tidak dapat memfasilitasi pemecahan masalah yang membutuhkan kontribusi dalam bentuk pembiayaan “rupiah” atau sejenisnya. Hal ini dipahami, karena anggota JAS tidak terdiri dari para pemilik modal [capital] yang dapat dengan mudah menggelontorkan dananya untuk membiayai program/kegiatan. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah menjadi “donasi terbatas” melalui pengumpulan sedikit dana yang dimiliki, sehingga dapat memberikan dana sebesar 67 juta 500 ribu rupiah kepada salah satu KUB (Kelompok Usaha Bersama) Udang Vaname di Barugaiya. Dana tersebut ternyata belum cukup sehingga ditambahkan lagi untuk menyediaan fasilitas kebutuhan lainnya.
Pada dasarnya, isu pembangunan di Kepulauan Selayar membutuhkan beragam solusi pemecahannya. Umumnya dapat diklasifikasi ke dalam 3 kategori, yaitu:
(1) Solusi Cepat. Berharap cepat terlihat hasilnya, bukan hanya sekadar berwacana melulu. Seringkali dalam kategori ini, terpicu oleh kegamangan sendiri tanpa ada toleransi terhadap factor-faktor pengendala.
(2) Solusi Adaptif. Berharap ada penyesuaian kontekstual sesuai kemampuan para pakar dan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar. Lebih progresif dengan mencoba memahami konteks lebih realistis, sehingga tidak terlalu menggebu-gebu.
(3) Solusi Berencana. Berharap solusi penanganan isu dan masalah pembangunan dirancang dengan mekanisme perencaaan yang sistematis dan obyektif dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.
Prospek Masa Depan
Sejumlah dimensi prospektif yang mungkin saja bermanfaat untuk dijadikan acuan mereka. Pertama. Dengan memanfaatkan YFPS sebagai manisfestasi legalistic dari WAG-JAS, dapat digunakan sebagai basis utama pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Dan, juga menjadi acuan untuk meninggikan derajat kepercayaan pihak lain terhadap kepakaran. Mengawali tahun 2023 ke depan, YFPS, memerlukan kinerja baru dengan kiprah energik yang dapat menembus akses kemitraan pada jajaran kementerian dan lembaga nasional, antar perguruan tinggi, NGO, dan swasta nasional-lokal. Antara lain disebutkan pentingnya penggalangan dana abadi untuk kemanfaatan YFPS / 3 beasiswa atau bantuan studi hingga ke Pergurusan Tinggi, dan pembinaan UMKM produktif-inovatif.
Kedua. Momentum rekruitmen kepemimpinan nasional dan daerah (ekskutif dan legislatif) menjadi bagian penting untuk kita dapat mengintervensi usulan arah kebijakan dan progam pembangunan berdasarkan hasil analisis isu dan masahan dari pada pakar YFPS.
Ketiga, evaluasi dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, baik evaluasi 2 tahunan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2014, maupun hasil LKPJ tahunan, LKAMJ, LAKIP, dan jenis evaluasi lainnya yang dapat diakses dan dijadikan umpan-baik rujukan pemecahan masalah ke depan, serta rancangan RPJMD periode berikutnya.
Keempat. Menyongsong Indonesia Emas 2045, Kepulauan Selayar sedang bersiap-siap menyusun dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) Tahun 2025-2045, yang memiliki prospek ancangan tatakelola pemgembangan SDA dan SDM 20-an tahun ke depan. Sebagaimana disentil secara lugas dalam butir-butir rekomendasi KTT-G20 tentang lingkungan hidup dan perbaikan mutu hidup manusia. (*/)
