Ketua Gerindra Sulsel itu menambahkan, secara teknis, dengan kondisi Sabo Dam yang ada saat ini diperkirakan dapat menampung kurang lebih 3.100 kubik sedimen.
“Makanya kita berharap semoga dengan adanya Sabo Dam tersebut proses sedimentasi dapat di kontrol dengan lebih baik lagi,” sambungnya.
Menurutnya, beberapa program pembangunan memang seharusnya ditentukan penganggarannya secara multi years contract. Terlebih program tersebut berkaitan dengan penanganan bencana yang menurutnya menjadi prioritas untuk dapat segera dilaksanakan.
“Sehingga jika itu dilakukan penanganannya akan lebih cepat jika dilakukan kontrak multi years. Hal ini semata demi menyikapi kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, beberapa objek lain juga turut dikunjungi Komisi V. Dalam kunjungan tersebut Badan Kehormatan Hipmi itu melihat setiap pembangunan wilayah yang dikunjungi memiliki skala prioritas pengerjaan yang berbeda-beda.
“Beberapa objek tersebut, dimulai dari lokasi bencana pasca terjadinya likuifaksi, pembangunan hunian tetap (huntap),” terangnya.
Pihaknya akan melihat skala prioritas, yang paling utama adalah bagaimana agar layanan minimal masyarakat soal hunian tetap, kebutuhan air bersih, dan lain sebagainya yang menjadi target awal prioritas utama.
Kemudian untuk pengembangan daerah-daerah wisata, masalah pembangunan museum, dan lain sebagainya, akan menjadi langkah berikutnya.
“Jadi, yang menjadi prioritas tentu dalam keterbatasan anggaran APBN. Kita akan melihat yang mana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya kira wilayah hunian tetap ini adalah wilayah yang paling prioritas untuk kita berikan dan antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang serupa sudah harus segera kita selesaikan,” pungkasnya. (sae)
