FAJAR, MAKASSAR — Inisiasi untuk meningkatkan sinergisme pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diupayakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel.
Langkah tersebut diwujudkan melalui pertemuan dengan seluruh pemda di wilayah Sulsel, khususnya satuan kerja yang membidangi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis, 8 Juni 2023.
Kegiatan yang bertajuk “Sharing Session Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat Wilayah Sulsel” tersebut mengangkat sejumlah isu aktual dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Di antaranya Implementasi Akuntansi Properti Investasi pada Pemerintah Daerah serta implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, mengatakan, terdapat beberapa concern terkait dengan hasil pemeriksaan (audit) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 oleh BPK yang perlu ditindaklanjuti secara bersama-sama dan fokus.
“Sehingga dapat menjadi lesson learned dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan, serta menjadi rumusan untuk menyusun strategi mitigasi dalam meminimalisasi terjadinya temuan berulang dalam pelaksanaan audit oleh BPK,” jelasnya.
Supendi memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya seluruh pemda di wilayah Sulsel dalam mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan. Salah satunya termanifestasikan dalam opini LKPD 2022 Audited.
Selanjutnya, dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Muliani Sulya Fajarianti, yang juga merupakan anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dengan penyampaian materi terkait Implementasi Akuntansi Properti Investasi pada Pemerintah Daerah.
