Menurutnya, wacana kenaikan itu sudah melalui kajian Kemenpan-RB dengan berbagai aspek pertimbangan. Kendati demikian, perlu kajian terhadap penentuan berapa persen kenaikannya itu. Yang terpenting, kenaikan gaji itu dapat diimplementasikan mulai jabatan paling rendah hingga paling tinggi agar disamaratakan.
“Jangan sampai yang menikmati itu, hanya pejabat-pejabat yang lebih tinggi jabatannya,” tegasnya.
Dengan kenaikan gaji PNS itu, pemerintah harus memastikan pula agar PNS lebih terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Dia berharap, PNS merujuk pada desain besar reformasi birokrasi.
Selain itu, penerapan sistem punishment dan reward harus secara konsisten dijalankan dengan tegas dan jelas, sehingga tidak ada lagi mental ingin dilayani, tindakan pungutan liar, mark-up anggaran, hingga tindakan memperlambat birokrasi.
Sebelumnya, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan soal rencana kebijakan pemerintah mengubah rumusan pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi para PNS. Melalui kebijakan baru ini, nantinya tukin tidak akan setara di antara para PNS dalam satu institusi.
“Karena sekarang dipukul rata, tunjangan kinerja menjadi hak, ya kinerjanya begitu-begitu saja. Oleh karena itu, kita usulkan ada gaji yang agak dinaikkan, ini sedang dibahas bersama menteri keuangan,” beber Azwar Anas. (an-eds/zuk)
