“Saya melihat masyarakat kelas menengah bawah belum banyak memiliki akses Mudik Bersama BUMN. Ini dapat dilihat masih banyak masyarakat kelas menengah bawah yang masih melakukan mudik dengan menggunakan kendaraan roda 2. Saya mengharapkan kepada Menteri Erick agar kedepannya sasaran program Mudik Bersama BUMN dapat diperluas jangkauannya kepada masyarakat kelas menengah bawah,”kata Trubus.
Agar dapat mewujudkan program mudik tanpa menggunakan kendaraan roda 2 di kemudian hari, Trubus meminta agar Pemerintah Pusat dan BUMN juga dapat memfasilitasi transportasi balik para pemudik.
Dengan adanya program Mudik dan balik Bersama BUMN, menurut Trubus dapat menunjukan keberadaan negara hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab BUMN merupakan bagian dari negara.
“Jangan sampai ada kesan negara lepas tangan. Selama ini Kemenhub hanya membuat regulasi mudik. Penegakan di lapangan diserahkan ke Polri. Kedepannya mungkin harus dibuatkan program Mudik dan Balik Bersama BUMN. Dengan Mudik dan Balik Bersama BUMN ini nantinya BUMN tak hanya sekadar menjalankan program sosial saja tetapi menjalankan program kemanusiaan. Kita harus memaksa agar negara hadir ketika arus mudik dan arus balik,”kata Trubus.
Agar program Mudik Bersama BUMN dapat terintegrasi, menurut Trubus komunikasi antara Pemerintah Pusat, Kementrian BUMN dan Pemda harus terjalin dengan baik. Sebab jangan sampai pemudik yang menggunakan program Mudik Bersama BUMN, di daerahnya tak mendapatkan layanan transportasi.
Pemda menurut Trubus harus didorong untuk menyediakan layanan transportasi gratis bagi para pemudik dari terminal di kota besar hingga kampung halamannya. Karena daerah akan mendapatkan keuntungan yang besar dari adanya pemudik ini. Sehingga peran Pemda harus ditingkatkan.
