FAJAR, MAKASSAR- Masalah kewenangan rupanya masih menjadi momok dalam pembangunan di daerah. Kewenangan provinsi, kota dan pusat kerap kali bersinggungan Kondisi ini kerap kali menghambat pembangunan.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mencontohkan dalam kasus kewenangan di lautan, di Anjungan Pantai Losari menjadi contoh kongkret adanya masalah kewenangan yang saling bersinggungan.
Di satu sisi laut merupakan kewenangan provinsi dan pusat, namun ada dampak lingkungan dengan banyaknya sampah yang bertebaran di sana. “Banyak menteri yang tidak tau bahwa banyak sampah di Pantai Losari, sudah bukan urusan kita (kota). Tapi kalau dibiarkan bagaimana caranya, na tidak ada yang urus,” jelas Danny, dalam acara seminar nasional peringatan hari otonomi daerah XXVII Tahun 2023, di Hotel Sheraton, Kamis, 13 April, kemarin.
Beberapa kewenangan lain terkait masalah banjir di Makassar, yang kerap melanda kota, sementara ada kanal maupun sungai yang perlu ikut dibenahi yang sekali lagi kata dia bukan menjadi wewenang kota.
Masalah-masalah ini kemudian menjadi salah satu pembahasan utama dalam peringatan hari Otonomi Daerah, yang bertajuk Refleksi 27 Tahun Hari Otonomi Daerah dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul. Otonomi kata dia seyogianya hadir sebagai bentuk kemandirian, daerah dalam mengahasilkan produk-produk inovatif pembangunan.
Namun ini tetap tidak lepas dari peran dan koordinasi pusat. Sehingga meski adanya kemandirian, namun tetap dalam koridor dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Memang seperti itu, (meski otonom) semua ekornya tetap dipegang, secara politik ini harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Ada pemerintah provinsi di tengahnya, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga otonomi memang seperti itu, harus dipegang ekornya, kalau tidak, lari nanti dia,” imbuhnya.
Danny mengatakan seluruh koordinasi ini adalah alur dalam mendukung Indonesia yang kuat. Makanya dia juga mengharapkan adanya kerja-kerja yang baik pemerintah pusat dan provinsi di daerah.
“Seperti banjir, kota sudah lakukan semua kewenangannya tapi kewenangan lain tidak, akhirnya baku tunjuk-tunjuk. Padahal makin baku tunjuk itu banjir makin datang,” jelasnya.
Menurutnya masalah ini justru akan menghasilkan kelumpuhan atas otoritas daerah jika tidak ada jalan keluarnya. Jika ada masalah koordinasi seperti ini daerah semestinya bisa ditunjuk dan dibentuk dalam Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) dan ini menurutnya sangat memungkinkan untuk menghindari adanya gesekan kewenangan.
Lebih jauh Danny mengaku bersyukur Makassar ditunjuk jadi tuan rumah dalam kegiatan tersebut dan menjadi momentum yang tepat dalam menyampaikan seluruh persoalan kewenangan ini.
Kegiatan ini juga menurutnya sebuah kepercayaan yang diberika pusat ke kota, setelah usai Pandemi Covid-19. “Terakhir di Banyuwangi, tahun 2019, tentunya selama tiga tahun yang kosong ini kembali dimulai dengan wajah yang baru,” sambungnya.
Danny mengatakan Makassar berupaya mendorong mewujudkan cita-cita Sombere and Smart City, Makaverse dan sebagai destinasi kota Makan Enak.
Setidaknya hampir 400 kepala daerah yang akan hadir di Makassar, persiapan penuh juga akan dilakukan pihaknya.
Sementara itu, pada seminar ini, Pemkot Makassar menghadirkan beberapa narasumber seminar nasional Luring antara lain Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Lukman Said, dan Guru Besar Fisipol Unhas Profesor Armin.
Turut hadir narasumber nasional secara virtual yakni Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Dirjen Otonomi Daerah RI Akmal Malik, dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Seminar ini diikuti langsung oleh seluruh jajaran OPD lingkup Pemkot Makassar, BUMD, BUMN, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar serta stakeholder terkait yang hadir secara luring berjumlah sekitar 300 orang.
Secara virtual, hadir Sekda Provinsi se-Indonesia, Kepala Badan Litbang se-Indonesia, Kepala Biro Pemkot se-Indonesia berjumlah kurang lebih 700 orang.
Dirjen Otonomi Daerah RI Akmal Malik, dalam seminar ini menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas daerah melalui inovasi.
“Tiap daerah berbeda sehingga tidak bisa kita menjadikan parameter secara umum bagaimana suatu kualitas otonomi daerah,” ucap Akmal Malik.
Menurutnya dalam peningkatan kapasitas otonomi daerah perlu dukungan kelembagaan yang baik. Khususnya SDM itu sendiri.
Untuk itu, Akmal Malik meminta Pemkot dan DPRD untuk berkolaborasi menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik untuk daerah.
“Tentunya kita berharap kapasitas daerah itu akan terlihat dari seberapa berkualitas pelayanan publik yang pada akhirnya menjadi instrumen yang baik untuk menghadirkan kepuasan masyarakat,” tutur dia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro dalam kesempatannya via virtual memuji beberapa inovasi yang didorong oleh daerah, salah satunya CCTV Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya salah satu alasan kenapa Kota Makassar dinobatkan menjadi kota pintar karena memiliki CCTV terbanyak di kotanya di antara kota/kabupaten lainnya yang ada di Indonesia.
Menurutnya ada indikasi dari pemerintah untuk serius membangun kota lewat transparansi. “Pak Menteri Tito, sempat menyebut Makassar sangat serius memajukan kotanya. Ia sudah keliling seluruh kota tapi Makassar yang paling banyak CCTVnya,” katanya.
Dengan baiknya pemantauan lewat CCTV Para pelaku kejahatan teroris bom bunuh diri di Makassar pecah rekor. Identitas pelaku terungkap hanya dalam waktu dua jam. “Kalau mau maju maksimalkan pemasangan CCTV agar kalau ada apa-apa bisa cepat terdeteksi. Kita harus menggunakan kewenangan kita untuk memajukan kota,” jelasnya.
Sementara kewenangan pemerintahan di hari OTDA ke 27 ini, menekankan fungsi pelayanan yang berujung keadilan, pembangunan yang bertujuan kesejahteraan, pemberdayaan menuju kemandirian dan pengaturan tercipta ketertiban.
Rangkaian peringatan OTDA ini merupakan suatu strategi pencapaian tujuan bernegara. Dimana kordinasi antara daerah hingga pusat harus berjalan dengan baik. “Isu-isu yang disampaikan pak Wali tadi ini tampaknya simpel namun ini memang yang menjadi suatu permasalahan yang harus kita terus kordinasikan,” pungkasnya. (an/*)
