English English Indonesian Indonesian
oleh

Belanja APBD Tertunda, Kepala Disdukcapil Wajo: Sulit Anggaran, Cuma Belanja Tagihan Listrik yang Cair

FAJAR, SENGKANG-Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wajo sedikit terganggu. Bahkan pegawai harus mengeluarkan dana pribadinya.

Hal itu diutarakan oleh Kepala Disdukcapil Wajo, Gaffar. Kata dia, sebagai besar kegiatan yang sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 terpaksa ditunda. “Sekarang sulit anggaran. Cuma belanja tagihan listrik saja yang cair,” ujarnya, Jumat, 3 Maret.

Akibat penundaan tersebut. Dirinya terpaksa memutar otak agar pelayanan dasar kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat tetap berjalan.

“Belanja kertas kita pinjam dulu di toko. Tinta kita masih pakai stok tahun lalu. Anggota saya turun perekaman ke sekolah-sekolah pakai uangnya dulu. Sudah Rp9 juta,” bebernya.

Kendati pelayanan tetap berjalan. Dirinya tak menampik penundaan belanja kegiatan atau program APBD sedikit berdampak. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Wajo, Armayani tidak menampik kondisi tersebut. Penundaan belanja APBD dilakukan sesuai perintah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI, No. 212/PMK.07/2022, tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DAU Yang Ditentukan Penggunaannya.

“APBD belum bisa terlaksana sebagaimana biasanya. Sementara kita berupaya menyesuaikan PMK 212 DAU diatur penggunaannya,” jelasnya.

Tak hanya mengatur penggunaannya. PKM tersebut juga menentukan besaran pendanaan dari total pagu DAU diterima pemerintah daerah.

Total DAU Wajo tahun 2023 sebesar Rp703.565.659.000. DAU umum tidak diatur penggunaannya (block Grant) Rp473.993.204.000 dan DAU yang diatur penggunaannya (specific grant) Rp229.572.455.000. “Kita upayakan pemetaan ini selesai secepatnya. Sehingga kegiatan APBD lainnya dapat berjalan seperti biasanya,” ungkapnya. (man/*)

News Feed