FAJAR, MAKASSAR-Para pengembang properti telah lama mendorong aturan baru terkait penyesuaian harga rumah subsidi yang diperbarui pada 2020. Apalagi kenaikan harga bahan bangunan serta kenaikan harga BBM.
Selama tiga tahun aturan yang diterbitkan pada Kepmen PUPR No 242/KPTS/M/2020 tersebut berlaku pada Maret 2020. Sehingga kondis yang telah berubah jadi perlu untuk diperbarui. Merespons hal tersebut, pemerintah akan segera menerbitkan kebijakan terbaru terkait harga rumah subsidi.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Sulsel M Sadiq mengatakan bahwa pihaknya sudah lama menggaungkan agar kebijakan harga rumah subsidi diperbarui. “Iya lama-mi di gaungkan ini belum keluar-keluar,” katanya kepada FAJAR.
Kenaikan tersebut kata Sadiq karena adanya kenaikan harga BBM dan biaya operasional. Kemudian, harga bahan bangunan juga mengalami kenaikan bahkan lebih dari 30 persen. Pemerintahan akan mengeluarkan kebijakan tersebut di akhir Februari ini.
“Katanya akan diterbitkan harga barunya, cuma kenaikannya kelihatannya tidak seperti yang dulu kami perkirakan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sadiq menuturkan bahwa penyesuaian harga rumah subsidi ini merupakan urgensi yang mesti dipenuhi. Dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kemampuan pengembang untuk memproduksi rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kita juga tidak mau kalau pengembang rumah subsidi itu mengurangi kualitas karena ongkos produksi yang terlampau mahal,” lanjut Sadiq.
Wakil Ketua REI Sulsel Mustajab Mudji Djurumiah mengatakan bahwa pihaknya sudah lama menggaungkan revisi aturan harga rumah subsidi. Hal tersebut dikarena sudah tiga tahun harga rumah subsidi tidak naik. Dari 2020 sampai 2022.
“Sehingga diharapkan itu naik mungkin 7 persenlah, minimal 7 persen sampai 10 persen karena inikan material sudah naik juga,” katanya kepada FAJAR.
Menurut Mustajab, salah satu faktor kenaikan harga dari harga material yang naik termasuk juga upah UMR ada kenaikan dari tahun 2022 sehingga itu juga memengaruhi. “Sekitar 3 Januari katanya sudah mau direvisi, terus ini Februari ada lagi. Sebenarnyakan harus cepat kalau tidak orang juga khawatirnya menahan sehingga berpengaruh deadlock. Apalagi rumah yang sudah jadi,” lanjutnya.
Mustajab menegaskan bahwa kalau pembangunan tetap jalan hingga saat ini. Namun, sebenarnya masih berharap direvisinya harga rumah subsidi. “Teman-teman juga kan tidak ada pilihan harus membangun seperti kredit yang sudah jalan,” jelasnya. (ams/*)
