FAJAR, MAKASSAR-Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran satker, Kanwil DJPb Sulsel menyelenggarakan FDG Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Satker K/L Semester II Tahun 2022 di Ruang Aula Lantai 6 Gedung Keuangan Negara II Makassar pada, Kamis, 2 Februari 2023.
Sebanyak 30 satker diundang hadir secara fisik mengikuti FGD. Ke-30 satker tersebut berasal dari 10 K/L dengan pengelola pagu belanja terbesar di Sulsel yakni, Kementerian PUPR, Kemenhan, Kemenag, Polri, Kemenhub, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kementan, MA, dan Kemenkumham. Satker tersebut dipilih dengan pertimbangan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan anggaran di wilayah Sulsel. Kinerja satker K/L tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam menentukan kinerja pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja satker di Sulsel.
Penyelenggaraan FGD tersebut dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari satker terkait dalam rangka penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semeter II Tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-195/PMK.05/2018 hal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.
FGD tersebut difokuskan untuk membahas mengenai Realisasi Belanja, Capaian IKPA, Bottleneck Perencanaan, Bottleneck PBJ, Bottleneck Eksekusi Kegiatan, Bottleneck Penyaluran Belanja, Evaluasi Akhir Tahun dan Evaluasi Tematik Sektoral.
Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil DJPb Sulsel Asep Wawan Kurniawan mengatakan bahwa pada 2023, sedang dilakukan penyesuaian pada output Monev PA K/L, dengan mempertimbangkan berbagai rekomendasi Itjen Kemenkeu pada pemeriksaan kinerja efektivitas Monev PA 2022.
Reviu Pelaksanaan Anggaran dipertajam tujuannya dalam penyelesaian berbagai permasalahan struktural dan kebijakan (regulasi) dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran dan percepatan belanja.
“Untuk penyusunan Laporan RPA Wilayah Semester II Tahun 2022 sesuai dengan penajaman RPA baru, Kanwil DJPb dan KPPN akan melakukan pendalaman lebih lanjut pada permasalahan-permasalahan struktural yang terjadi dan mempertajam analisis atas regulasi yang eksisting,” katanya.
Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan struktural penganggaran, permasalahan struktural PBJ, permasalahan struktural eksekusi kegiatan maupun permasalahan struktural mekanisme penyaluran dengan baik. Di wilayah kerja Kanwil DJPb Sulsel terdapat masalah-masalah klasik (yang berulang dari tahun ke tahun) yang berpotensi terjadi kembali di tahun 2023.
Seperti realisasi belanja pegawai melebihi alokasi pagu yang ditetapkan (pagu minus) pada satuan kerja, Satuan kerja tidak memperhatikan periodisasi akhir tahun tentang pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara yang dimulai di bulan Oktober sehingga sering terjadi keterlambatan pengajuan SPM dan/atau daftar/perubahan kontrak dan Permasalahan di internal satker masih berpotensi berulang, antara lain kesalahan SPM, rekening supplier tidak aktif sehingga menyebabkan retur SP2D, keterlambatan GUP, keterlambatan LPJ, hingga kesalahan pengisian capaian output.
“Masalah yang berpotensi terjadi di akhir tahun 2023 di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menumpuknya pengajuan SPM dari satuan kerja di periode akhir tahun 2023, terjadi keterlambatan pengajuan SPM dan/atau daftar/perubahan kontrak, Satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan tidak memperhatikan halaman III DIPA Satker masing-masing dalam menyusun rencana penarikan dana (RPD) dan penyetoran sisa UP Tunai/TUP tunai pada Bendahara Pengeluaran melewati akhir tahun 2023,” ucap Asep.
Asep menuturkan bahwa menghadapi masalah-masalah klasik yang berulang dari tahun ke tahun dan masalah yang berpotensi terjadi di akhir tahun 2023 diperlukan langkah-langkah strategi yang tepat dan konkrit secara bersama-sama agar dapat mewujudkan target realisasi belanja TA 2023 dan akhir tahun yang lebih baik dan pada akhirnya pelaksanaan APBN tahun 2023 yang tetap optimis dalam momentum pemulihan ekonomi dan waspada dalam menghadapi ketidakpastian global.
“Penyelenggaraan FGD ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan mampu mewujudkan akhir tahun 2023 yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. FGD tersebut diharapkan menjadi awal yang baik dalam menjalin koordinasi dan kerjasama yang lebih baik lagi antara Kanwil DJPb Sulsel dengan seluruh satker mitra kerja sehingga pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta terjaga akuntabilitasnya,” tuturnya.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Sulsel Agus Hidayat mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan belanja APBN secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel serta dengan penuh integritas, perlu adanya sosialisasi anti korupsi.
“Mengapa masih terjadi korupsi, korupsi sebagai kejahatan luar biasa, dampak korupsi, perlakuan gratifikasi, strategi untuk memberantas korupsi, nilai integritas,” katanya. (ams/*)
